Cibinong, rakyatbogor.net – PT. Prayoga Pertambangan dan Energi (PPE) Kabupaten Bogor, sebagai mitra kerja Kepala Desa (Kades) dalam merealisasikan janji politik Bupati dan Wakil Bupati, Ade Yasin-Iwan Setiawan, dinilai tak professional.
Padahal, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini dipercaya untuk me-‘monopoli’ realisasi program ini langsung dari orang nomor satu di Bumi Tegar Beriman. Tapi pada kenyataannya, kinerja PT. PPE tak sesuai ekspektasi.
Seperti yang terjadi di Desa Karya Mekar, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor. Program Samisade di daerah ini, terhambat gara-gara suplay beton dari PT. PPE sering datang terlambat.
Suara protes pun meluncur dari Sekertaris Desa Karya Mekar, Nemin Diukun yang mengatakan jika realisasi Samisade yang konon digadang sebagai program andalan Bupati dan Wakil Bupati Bogor, di desanya kerap mengalami keterlambatan dan ketidak sesuaian pemesanan.
“Yah, sejauh ini pada realisasi program Samisade di desa kami, kerap adanya keterlambatan dan ketidak sesuaian pemesanan kami,” katanya kepada Rakyat Bogor, belum lama ini.
Ironisnya, Nemin mengaku, alasan yang diterimanya dari PT. PPE tak masuk akal. Perusahaan itu berkilah keterlambatan dikarenakan banyaknya pemesanan di wilayah desa yang lain. “Tapi kenapa dalam perjanjian pesan selalu bilang siap, dan kenyataannya tidak demikian. Kita pesan 60 kubik yang datang 10 kubik, kan itu merugikan kami,” protes Nemin.
Dari kondisi ini, diakui Nemi berdampak pada pembangunan yang ada. Seperti keterlambatan realisasi sesuai target, hingga banyak anggaran yang terbuang. “Misalkan kita targetkan pembangunan 2 minggu, jadinya sebulan. Selain itu, pegawai yang kita siapkan untuk dipekerjakan hari ini, karena material telat bahkan tidak datang, tetap kita harus bayar pekerjanya,” keluhnya.
Nemin pun mengaku, alasan itu menjadikan pihaknya tidak memakai lagi pihak PT.PPE, jika memang tidak merubah sistem. Sistem tersebut diakui harus konsisten sesuai dengan pemesanan dalam perencanan pembangunan oleh pihak desa.
“Ya kalau memang mau di pakai lagi jasanya, pelayanannya harus dirubah lebih baik. Kita tidak sepenuhnya menyalahkan, hanya saja ingin adanya ketepatan dari pihak PT.PPE dalam pemesanan kami. Jadi, intinya ketepatan dari pemesanan sesuai permintaan, sehingga tidak terjadinya keterlambatan yang merugikan pengeluaran anggaran. Jangan sampai menimbulkan fitnah, karena ada sogokan. Kita pesen duluan bayar, tapi kenapa yang lain dikirim, itu yang dikhawatirkan,” tutupnya.
Untuk diketahui, Desa Karya Mekar merealisasikan program Samisade Tahap 1 dan 2 Tahun Anggaran (TA) 2021, menyasar pada jalan desa di 3 titik masuk 2 RW , dengan anggaran Rp.1 Miliar dengan kerjasama pihak PT.PPE.
Senada dengan Desa Karya Mekar, Sekretaris Desa (Sekdes) Cimande Hilir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, E Mulyadi, juga ikut angkat bicara terkait keterlambatan pengerjaan proyek Samisade yang terjadi di beberapa desa di Kecamatan Cigombong.
Menurutnya, mangkraknya pengerjaan proyek yang seharusnya selesai sejak 2021 lalu sudah tentu harus menjadi bahan evaluasi bagi PT Prayoga Pertambangan dan Energi (PPE) yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bogor.
“Nah ini yang harus diperbaiki oleh PPE. Dan ini juga menjadi pertanyaan, ada apa dengan PPE sampai terjadi hal seperti itu pada pengerjaan proyek Samisade dibeberapa desa di Cigombong,” ujar lelaki yang akrab disapa Damuy itu saat dikonfirmasi melalui telefon selularnya.
Selain itu, lanjut dia, hal itu pun menjadi pertimbangan pemerintah desa (pemdes) untuk kembali menggunakan jasa PPE. Dan menurutnya, jika ingin bersinergi dengan proyek – proyek plat merah PPE harus mengevaluasi kinerja secara internal.
“Jangan karena merasa perusahaan plat merah terus bisa asal-asalan. Tapi agar objektif, harus dikonfirmasi juga benar atau tidak itu pekerjaan PPE, termasuk apa yang menjadi kendala di lapangan,” tandasnya.
Selain itu, lanjut dia, sebagai perusahaan jasa pengadaan bahan seperti readymix, harus sudah siap sejak awal program Samisade digulirkan. Ia pun menuturkan alasan memilih PPE sebagai mitra dalam proyek tersebut karena melihat PPE sebagai perusahaan BUMD serta kualitas material yang sudah teruji.
“Ya itu yang menjadi alasan kenapa kami dari pemerintah desa mau bekerjasama dengan PPE. Dan jikapun kesalahan itu bukan dari PPE, mereka harus menjelaskan ke publik sebetulnya letak kesalahannya dari mana, bisa saja dari pihak rekanan atau kontraktor pelaksana mungkin,” papar mantan Ketua PK KNPI Caringin itu.
Menyikapi hal ini, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan (Kasi Ekbang) Ade Suryana mengaku menyayangkan hal itu terjadi di wilayah kerjanya. Dengan adanya temuan itu, pihakya pun meminta Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) serta para kepala desa untuk kembali mengevaluasi kerjasama dengan PT PPE.
“Ya jelas harus dievaluasi kembali. Seharusnya 2021 sudah selesai, tapi faktanya hingga tahun ini masih ada sejumlah proyek Samisade yang belum juga rampung dibeberapa desa,” tegasnya.
Bahkan secara tegas ia meminta pemdes tidak lagi menggunakan jasa PT PPE. “Ya ini sudah tahun 2022 loh, masa pekerjaan belum selesai juga. Seharusnya anggaran yang digelontorkan di tahun itu, pekerjaan pun harus selesai di tahun yang sama. Dan sekarang faktanya kan malah mangkrak, terus masih mau dipakai lagi, apalagi kalau sampai ramai di media massa,” ucapnya
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Sandi, perwakilan PT PPE saat dikonfirmasi melalui telepon selularnya mengatakan, terkait keterlambatan bisa langsung menghubungi bagian plant. “Langsung saja kepada proyoga betonnya. Karena saya tidak punya kapasitas untuk menjawab, kang,” singkatnya melalui pesan WhatsApps. (NH)
-
Kirab Merah Putih 1001 Meter Akan Dihelat Di Kebumen, Catat Tanggalnya
-
Distributor Kopgim Tandatangan SPJB dengan Kios Pupuk Bersubsidi Bogor
-
Pengumuman PSU DPKPP
-
Merasa Telah Tempuh Perizinan, Pemilik Resto Puncak Asri Merasa Diperlakukan Tidak Adil Oleh Pemkab Bogor
