Rakyat Bogor, Parung –Anggota Dewan Provinsi Jawa Barat Fraksi Demokrat, Asep Wahyuwijaya, kecewa dan sindir cara kerja Pemerintah Kabupaten Bogor yang lamban dalam penanganan proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Parung, Kabupaten Bogor.
Bahkan Asep juga sangat menyesalkan yang seharusnya proyek RSUD Parung itu ditangani secara profesional dengan skala prioritas, ternyata malah terkesan dibuat main-main alias lambat.
Hal itu disebutkan bahwa proyek pembangunan RSUD Parung yang dianggarkan dari dana bantuan APBD Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 93 miliar itu dapat dipastikan molor atau tidak dapat rampung sesuai dengan jadwal perencanaanya yakni diselesaikan dalam tahun anggaran 2021 ini.
“Padahal tidak gampang itu mengawal anggaran sebesar itu di provinsi, tapi karena bangunan rumah sakit itu sangat dibutuhkan masyarakat, alhamdulillah berhasil juga kita mendapatkan anggaran bantuan itu,” papar Asep melalui telepon selularnya kepada HRB, Sabtu (11/12/2021) lalu.
Seharusnya, lanjut Asep, bangunan RSUD itu dalam pelaksanaan pembangunannya harus benar-benar diawasi secara seksama dari sejumlah pihak terkait, baik dari Dinas, konsultan perencana maupun konsultan pengawasnya. Sehingga bangunan itu tidak molor dan dapat selesai sesuai dengan perencanaannya.
“Kalau saya amati hasilnya seperti itu, bagaimana pengawasannya selama ini, kok bisa melenceng dari awal perencanaannya bahwa bagunan rumah sakit itu harus selesai dalam pekerjaannya di tahun anggaran 2021 ini,” ujar Asep lagi.
Dikatakan Asep, dia tidak mempermasalahkan perusahan kontraktor mana yang memenangkan tender proyeknya. Menurutnya itu sudah masuk dalam ranah teknis dan merupakan hak internal kinerja instansi terkait yang ada di pemerintah Kabupaten Bogor.
“Saya tidak mengomentari perusahaan atau pengusaha mana yang memenangkan tender proyek pekerjaan rumah sakit itu, tapi saya lebih fokus mempertanyakan mengapa pembangunan rumah sakit Parung itu kok jadi molor,” katanya.
Padahal, kata Asep, di era pandemi seperti sekarang ini, sarana dan prasarana penunjang fasilitas kesehatan masyarakat sangat dibutuhkan. Bahkan termasuk dalam kategori skala prioritas.
Tapi dengan terjadinya kenyataan seperti ini, dia sebagai wakil rakyat duduk di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, yang berangkat dari daerah pemilihan Bogor merasa sangat kecewa, dan tidak menutup kemungkinan juga banyak masyarakat yang telah merindukan hadirnya bangunan rumah sakit itu tak luput juga dengan perasaan kekecewaannya
Sebelumnya, Asep yang juga merupakan warga Kabupaten Bogor ini beberapa waktu lalu datang langsung ke lokasi proyek dan menjelaskan tentang kunjungannya, yakni untuk melihat perkembangan hasil dari pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan penyedia jasa PT Jasa Semanggi Engginering (JSE) sebagai pemenang tender proyek pembangunan RSUD Parung.
“Perlu diketahui, proyek pembangunan RSUD Parung ini menggunakan bantuan dana APBD Provinsi Jawa Barat. Tadi di sampaikan bahwa proyek tender RSUD ini bernilai 93 miliar rupiah,” ujarnya.
Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan, dari keterangan yang diperoleh, saat ini progres pekerjaan proyek RSUD Parung baru mencapai 30 persen. Dan dari sisa waktu yang ada, pihak pelaksana proyek mengklaim sampai akhir tahun ini bisa mencapai progres 60 hingga 80 persen.
“Pihak penyedia jasa mengatakan ada kendala teknis soal lokasi lahan yang berbentuk rawa sehingga harus ada pengurugan. Sehingga pekerjaan baru bisa dimulai pada pertengahan bulan September lalu,” katanya.
Kritikan serupa juga diutarakan salah satu anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Ruhiyat Sujana yang menyatakan, dirinya sempat memberikan peringatan kepada dinas terkait dalam ini Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor, mengenai progress pembangunan rumah sakit yang akan berdiri di wilayah utara Bumi Tegar Beriman itu.
“Terkait pembangunan RSUD tersebut. Dari awal sebelum lelang sudah saya peringatkan, pada waktu dimulainya pembangunan ke pihak kontraktor dan pengawasnya mengenai jadwal pembangunan rumah sakit agar bisa tepat waktu,” beber Ruhiyat,
Dirinya pun menilai, dalam pembangunan rumah sakit itu memang ada sedikit kesalahan perencanaan sehingga agak molor pembangunannya. Sehingga, pada saat pengerjaan jalan masuk ke rumah sakit merupakan lahan rawa, dan membuang banyak waktu untuk proyek awal RSUD Bogor Utara.
“Saya dengan salah satu anggota dewan sempat monitor ke lapangan dan menegaskan ke pihak pelaksana dan manager kontruksi agar jangan sampai molor, Mereka memastikan bahwa pekerjaan tersebut akan tepat waktu, termasuk dari Dinkes juga,” ungkapnya. (axl)
-
Pengumuman PSU DPKPP
-
Merasa Telah Tempuh Perizinan, Pemilik Resto Puncak Asri Merasa Diperlakukan Tidak Adil Oleh Pemkab Bogor
-
PWI Kabupaten Bogor Laksanakan Upacara HUT RI ke-79
-
PWI Kota Bogor Sehatkan Wartawan Lewat Program Jumat Sehat
