Pemerintahan Kota Bogor Pindah, Mimpi?

 Kota BogorRencana Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto memindahkan pusat pemerintahan Kota Bogor dari Jalan Djuanda, Kecamatan Bogor Tengah ke Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, dicibir sejumlah aktivis muda. Mereka menilai, rencana itu tak ubahnya mimpi belaka.

Ketua Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Kota Bogor, Putu Lingga, misalnya. Ia menyebut, pemindahan pusat pemerintahan bukan sesuatu yang urgen. Menurutnya, jika pun Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memiliki dana untuk pemindahan tersebut, akan lebih baik dialokasikan untuk hal lain yang lebih penting.

“Saya rasa itu akan mubazir. Hanya mimpi Wali Kota saja, meski memang rencana sudah ada sejak lama. Tapi dengan kondisi saat ini, akan lebih baik anggaran yang ada dialihkan untuk kepentingan masyarakat lain,” paparnya saat dikonfirmasi Rakyat Bogor, Senin (29/111/2021) malam.

Lebih lanjut, kata Putu, Kota Bogor hingga saat ini masih dibelenggu sejumlah masalah yang menjadi prioritas kerja pemerintah. Salah satunya adalah kemiskinan yang sudah hampir satu dekade, sejak zaman pemerintahan Diani Budiarto selalu menjadi masalah prioritas yang harus dientaskan.

“Saya pikir, akan lebih bijak jika Bima melakukan inovasi pengentasan kemiskinan dari pada menghamburkan dana anggaran demi pemindahan pusat pemerintahan. Toh, yang saat ini ada pun masih layak,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, pusat pemerintahan Kota Bogor direncanakan akan berpindah pada tahun 2023 mendatang, rencana itu ditargetkan setelah mendapat hibah aset lahan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) seluas total 10,2 hektar dari Pemerintah Pusat melalui Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, untuk di tahun 2022 pemindahan itu akan masuk dalam perencanaan sehingga paling cepat pembangunannya di tahun 2023. “Nanti kita akan bersama-sama dengan dewan membahas perencanaannya gimana, penganggarannya dan pembangunannya seperti apa,” ucapnya usia konferensi pers di Balai Kota Bogor, Kamis (25/11/2021).

Baca juga:  Gandeng Jabar Bergerak, KNPI Ciawi Dongkrak CSR

Saat ini, Pemerintah pusat sudah melakukan proses hibah beberapa lahan eks BLBI untuk Pemkot Bogor. Hibah lahan eks BLBI tersebut berupa bidang tanah seluas 6 hektar di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, 3,35 hektar di Kelurahan Empang, Bogor Selatan dan 6 bidang tanah lainnya dengan total 9.790 meter persegi di kawasan Jalan R3.

“Lahan ini memiliki nilai aset keseluruhan sebesar Rp 345,7 miliar. Nah, untuk lokasi pusat pemerintahan nanti, lahan 6 hektar di Katulampa yang akan dipergunakan sehingga Balai Kota dan Kantor Pemerintahan lebih terintegrasi dan ramah lingkungan,” jelasnya.

“Insya Allah sesuai dengan konsep perencanaan kota, akan mengurangi beban pusat Kota Bogor di kawasan Istana dan Kebun Raya dan menjadikan kawasan tersebut sebagai kawasan pusaka yang lestari,” tambahnya.

Bima menjelaskan, rencana pembangunan Pusat Pemerintahan Kota Bogor sebetulnya bukan wacana baru, tetapi sudah sejak lama diwacanakan karena perkantoran eksisting tidak sesuai dengan perencanaan kota Bogor.

“Jadi harus ada redistribusi fungsi ke pinggir. Karena kalau semua tetap di tengah akan parah di sini. Kita selamatkan Kebun Raya, pusat kota ini menjadi kota pusaka yang lestari, heritage dan green, kira-kira begitu. Nanti kita rencanakan terintregasi, terpadu kalau sekarang kan dinas misah-misah. Ya, ada yang di Kayu Manis, ada yang di Bogor Selatan, ada yang di Tanah Sereal, misah-misah semuanya. Nanti di sana disatukan lebih praktis dan efisien,” jelasnya.

Bima menyatakan, Pusat Pemerintahan Kota Bogor yang baru menjadi model bagi green building atau gedung yang ramah lingkungan yang berkontribusi untuk mengurangi emisi. “Karena wilayahnya masih asri di sana,” ujarnya. (fuz/mth)

 

Tags: ,