Pemilu 2024 : Komentar Kritis dari Pakar Pidana dan TPPU Yenti Garnasih

BOGOR KOTA, RBN – PEMUNGUTAN suara Pemilu 2024 telah berlangsung, namun pakar pidana dan pakar TPPU, Yenti Garnasih, mengungkapkan keprihatinan terkait prosesnya. Garnasih komentari temuan kecurangan-kecurangan pada 14 Februari kemarin dan mengakui sulitnya menyimpulkan keberhasilan pemilu, mengingat berbagai kontroversi sebelumnya, seperti perselisihan di Mahkamah Konstitusi dan masalah bansos.

“Saya mengira kita butuh perbaikan dalam proses pemilu, terutama terkait perubahan Undang-Undang Pemilu. Ia menekankan pentingnya melibatkan nilai-nilai etika dan moral, mengingat bahwa Indonesia adalah negara hukum yang juga bergantung pada nilai-nilai tidak tertulis,” ujar Yenti Garnasih. 

Pakar TPPU ini mengkritisi kurangnya kepekaan terhadap etika dan moral dalam perumusan undang-undang. Garnasih berpendapat bahwa revisi menyeluruh Undang-undang Pemilu mungkin diperlukan untuk mengatasi masalah seperti pembatasan masa jabatan presiden dan isu nepotisme.

Baca juga:  Bawaslu Kabupaten Bogor Resmikan Ruang Media Center untuk Penyebarluasan Informasi Pemilu

“Saya juga menyoroti pentingnya menjaga kerahasiaan dalam pemilihan, sejalan dengan prinsip LUBER (Langsung Umum Bebas dan Rahasia). Dan juga menekankan transparansi dalam pendanaan, mengingat pengalaman sebelumnya dalam forum DPR terkait pendanaan pemilu.

Yenti Garnasih juga pernah menjadi salah satu  pembicara dalam pertemuan GOPAC (Global Organization of Parliamentarians Against Corruption), Garnasih menegaskan bahwa pengelolaan dana pemilu dan kampanye harus transparan, melibatkan pelaporan yang jelas. Ini dianggapnya sebagai pilar untuk menjaga tingginya demokratisasi, legitimasi, dan integritas hasil pemilu, dengan harapan capaian utama adalah mensejahterakan dan membangun rakyat Indonesia.

Tags: , , , , ,