Proyek Jalan Bomang.(foto: axl/net) Bojonggede, HRB – Proyek lanjutan pembangunan jalan Bojonggede-Kemang (Bomang) yang masih belum disetujui oleh pemerintah pusat dan juga Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk diambil alih. Membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor harus mencari solusi untuk mencari anggaran dalam merampungkan pembiayaan pembangunan jalan penghubung wilayah utara dan tengah Kabupaten Bogor itu.
Pasalnya, hingga kini baik pemerintah pusat maupun provinsi terkesan ‘cuek’ terhadap permintaan Pemkab Bogor itu untuk mengambil alih kelanjutan proyek jalan itu.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Bappeda Litbang) Kabupaten Bogor, Suryanto Putra menjelaskan, hingga saat ini Pemkab Bogor masih mengucurkan anggaran untuk pembangunan Jalan Bomang, yang ditargetkan bisa rampung tahun 2023 mendatang.
“Kita menargetkan agar jalan Bomang di jalur cepat dapat dilalui pada 2023, pos anggarannya ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Tapi, anggaran yang kami sediakan setiap tahunnya untuk jalan Bomang untuk saat ini tidak terlalu besar,” ungkap Suryanto Putra, Selasa (9/8/2022).
Dalam pembangunan jalan tersebut, Suryanto menyebutkan Pemkab Bogor sudah menghabiskan Rp1 triliun lebih. Mulai dari pembebasan lahan hingga pembangunan fisik. Sedangkan untuk sisa pengerjaanya dibutuhkan biaya Rp1,2 triliun.
“Kami pernah hitung, untuk jalur cepat dan flyover kurang lebih bakal menghabiskan Rp1,2 triliun lagi. Dan itulah salah satu persoalannya, makanya dibutuhkan partisipasi pemerintah pusat,” paparnya.
Dengan anggaran yang besar itu makanya kita butuh pemerintah pusat untuk ambil bagian. Bahkan ia meminta status jalan pun diambil alih oleh pemerintah pusat.
“Ketika diambil alih pusat maka nantinya di Jalan Bomang ini bisa saja ada bukaan jalan untuk masuk atau keluar tol. Sebab syaratnya ada akses itu status jalannya harus milik pemerintah pusat,” kata dia.
Melihat respon dari pemerintah pusat yang tidak menggubris ajuan pengambilalihan status jalan Bomang, Suryanto mengaku optimis jika Pemkab Bogor dapat menyelesaikan proyek Bomang. Dengan catatan waktu penyelesaiannya cukup panjang.
“Kalau dibebankan pada APBD memang berat, dan sebenarnya bisa saja hanya butuh waktu lama. Karena kita juga ada prioritas lainnya,” lanjutnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin mengaku usulan bantuan kepada pusat telah disampaikan kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
“Kami sudah bersurat dan meminta Kemenhub ikut memikirkan ini meski pada akhirnya pembangunan dilaksanakan oleh Kementerian PUPR, saya rasa kalau disampaikan ke Kemenhub masih masuk,” kata Burhan.
Menyoal pembangunan flyover, Burhan mengatakan jika itu dibutuhkan agar Jalur Bomang bisa terhubung dengan jalan Tegar Beriman atau pusat pemerintahan Kabupaten Bogor.
“Jalan Bomang dengan Jalan Tegar Beriman saat ini terpisah dengan jalur KRL Jabodetabek dan aliran sungai. Sehingga opsi pembangunan flyover menjadi menjadi jauh lebih baik dibanding membangun underpass,” kata Burhanudin.
Ia menyebutkan, Jalan Bomang-Tegar Beriman, pada akhirnya akan menghubungkan Jalan Raya Bogor-Parung dan Jalan Raya Bogor-Jakarta. Bahkan, menjadi semakin strategis karena akan ada Jalan Tol Depok-Antasari (Desari) di wilayah Tajurhalang.
“Nantinya akan terhubung ke Jalan Tol Bogor Outer Ring Road (BORR). Jadi akan memudahkan mengkoneksikan langsung Bogor dengan Banten dalam hal ini Ciputat, Tangerang Selatan,” kata Burhan.
Pemkab Bogor pun tidak mempermasalahkan jika Jalan Bomang-Tegar Beriman diambil alih kewenangannya oleh pemerintah pusat. Karena jalan ini menghubungkan jalan nasional, yakni Jalan Parung-Bogor dengan Jalan Raya Bogor-Jakarta. “Tidak masalah karena soal lebar jalannya cukup besar mencapai 60 meter dan menyambungkan dua jalan nasional. Kriterianya masuk,” ungkapnya.
Disisi lain, Pemerhati Birokrasi Pemerintahan, H. Buyung Sakti Hamel, berpendapat pembangunan Jalan Bomang perlu didukung pendanaanya oleh pusat, karena pusat berkepentingan dengan jalan yang akan menghubungkan dua jalan nasional yaitu jalan Parung-Bogor dan Jalan Raya Bogor Jakarta tersebut akan menjadi akses jalan tol Desari-BORR-Jagorawi.
“Maka, bantuan pendanaan dari pusat merupakan alternatif yang terbaik untuk percepatan dan membantu beban keuangan Kabupaten Bogor. Bahkan kalau pusat mau ambil alih proyek ini akan sangat membantu masyarakat kabupaten Bogor, sehingga 2023 masyarakat kabupaten Bogor khususnya dan masyarakat lain pada umumnya sudah akan bisa menikmati fasilitas jalan tersebut,” imbuhnya. */Axl
Tags: Proyek Jalan Bomang
-
Merasa Telah Tempuh Perizinan, Pemilik Resto Puncak Asri Merasa Diperlakukan Tidak Adil Oleh Pemkab Bogor
-
PWI Kabupaten Bogor Laksanakan Upacara HUT RI ke-79
-
PWI Kota Bogor Sehatkan Wartawan Lewat Program Jumat Sehat
-
Berto Tumpal Harianja : Kejanggalan Putusan PN Cibinong Harus Diusut
