Pemkot Bogor Minta Perpanjangan Waktu Hapus Honorer

honorerIST: Pemkot Bogor Minta Perpanjangan Waktu Hapus Honorer.(foto: pemkot/mpg)

KOTA BOGOR, HRB – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor Jawa Barat secara resmi sudah meminta perpanjangan waktu dalam merealisasikan kebijakan pemerintah pusat untuk menghapus seluruh tenaga honorer pada tahun 2023.

Perpanjangan waktu ini merupakan solusi lantaran begitu banyaknya tenaga honorer di lingkungan Pemkot. Dimana, sebanyak 6.997 tenaga honorer yang tercatat oleh Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia ( BKPSDM) Kota Bogor.

“Kami usulkan tidak bisa dipaksakan di tahun 2023 karena begitu banyak tenaga honorer kita, jadi rentang waktunya harus panjang. Itu solusi yang kami usulkan kepada pusat,” kata Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto dalam keterangannya, Selasa (21/6/2022).

Menurut Bima Arya, solusi itu juga dilihat dari pertimbangan-pertimbangan yang ada. Mulai dari rekonsiliasi data, pemetaan, dan analisis jabatan. Jadi persiapan untuk melaksanakan aturan tersebut harus benar-benar matang.

“Nah kan udah pernah disebutkan. Jadi kita akan mengusulkan kepada Kemenpan RB untuk rekonsiliasi data pemetaan dulu. Kita akan lakukan pemetaan terkait dengan analisis jabatan, beban kerja kebutuhannya apa,” jelas Bima.

Sehingga, tambah dia, solusi soal perpanjangan waktu tadi bisa sekaligus mengetahui kebutuhan-kebutuhan kerja atas penghapusan honorer ini.

“Nanti ketahuan kebutuhan untuk kebersihan, kebutuhan untuk pol pp, kebutuhan guru, kebutuhan kesehatan berapa,” ujarnya.

Baca juga:  Pesona Cakrawala Puncak di Pagi Hari

“Nah mana yang bisa diangkat melalui P3K, mana yang bisa melalui alih daya, atau outsourcing gitu. Nanti, kita akan petakan. Dari situ ketahuan tahapan-tahapannya bagaimana,” imbuh Bima Arya.

Sementara itu, terpisah, Kepala BKPSDM Kota Bogor, Aries Hendardi menjelaskan, pihaknya sudah melakukan pengkajian dan penganalisaan terkait rencana ini. Menurut Aries, solusi terkait rencana ini nanti merupakan solusi yang datang dari Pemerintah Pusat itu sendiri.

“Kalau untuk solusi kan nanti sifatnya itu menyeluruh nasional. Kalau di daerah masih tahap usulan keinginan kepada kemenpan RB,” ujar Aries seraya menambahkan pengkajian dan perumusan penganalisaan ini dilihat dari kemampuan anggaran Pemerintah Kota itu sendiri.

Sebab, menurut Aries, jika ada informasi perbanyak P3K, kemudian outsourching, itu harus dikaji dimulai dari anggaran.

“Perbanyak outsourcing P3K itu kan nanti melibatkan BKAD dan Bappeda, anggarannya dan kemampuannya bagaimana,” jelas Aries.

BKPSDM saat ini akan terus mengawal dan memperjuangkan nasib dari 6.997 tenaga honorer di Kota Bogor.

“Untuk saat ini Disdik 28 persen, DLH, dan Dinkes itu yang paling banyak persentasenya. Kita hanya mengajukan dan pertimbangan terkait solusi yang akan dilakukan oleh pusat,” pungkasnya. (MPG/**)

Tags: ,