Wali Kota Bogor, Bima Arya saat mengecek pendestrian Jalan Pedati, Kota Bogor, Selasa (3/1/2023). Bogor Tengah, HRB – Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Pedati, Kawasan Suryakencana, Kota Bogor, berbuntut panjang. Musababnya, para ratusan pedagang mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa (Unras) dengan menggeruduk Balaikota Bogor.
“Kami perwakilan para pedagang mau ke Balaikota berunjuk rasa mau menemui Sekda, minta audiensi. Rencana malam ini atau besok kita bikin suratnya dulu,” kata Koordinator Pedagang Pedati, Nana Sukarna, kepada wartawandi Jalan Pedati, Rabu (4/1/2024).
Menurut Nana, sapaanya, pembongkaran PKL Jalan Pedati oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor pada Senin (2/1) awal tahun 2023 kemarin, tidak dibareng oleh solusi. Sehingga para pedagang itu pun kebingungan untuk mengais pundi-pundi rezeki untuk menafkahi keluarga.
“Untuk itu kami minta kejelasan daan minta arahan dari bu Sekda, bagaimana kami bisa tetap berjualan disini. Sedangkan kami jualan tidak di trotoar, atau tidak di badan jalan,” heran Nana.
Nana pun menyampaikan, kaitan kemarahan Walikota Bogor Bima Arya lantaran di Jalan Pedati terpata banyak terpal yang terpajang depan toko-toko. Dia menjelaskan, terpal yang terpasang oleh PKL itu untuk antisipasi jika hujan.
“Supaya dagangan pedagang tidak terkena air hujan. Kemarin banyak terpal itu karena hujan gede sehari sebelumnya, kalau gak hujan ga dipasang terpal,” jelasnya..
Kemudian Nana menilai bahwa kebijakan tidak boleh berjualan di Jalan Pedati ini sangat pedas. Karena, lokasi berjualan para pedagang bukan lah di trotoar atau badan jalan, melainkan di lahan milik toko. Sementara, para pemilik toko mengizinkan.
“Ini kebijakannya sangat pedas banget, tidak boleh jualan, padahal trotoar dan lahan pemilik toko itu ada jaraknya,” imbuh Nana.
“Makanya kami mau minta toleransi dan kebijakan dari pak Walikota, supaya bisa tetap berjualan, karena ini menyangkutnya kan perut, ratusan pedagang gara-gara dibubarin sekarang pada ngeluh gak ada pemasukan dan nafkah untuk keluarganya,” lanjut dia.
Disinggung mengenai solusi masuk ke Pasar Bogor, Nana malah balik mempertanyakannya. Sebab, Pasar Bogor sendiri kan rencananya mau dirobohkan. “Pasar Bogor aja sekarang mau diruntuhin. Di mana, tidak ada? Gak nampung kan, dari dulu juga gak nampung, (pedagang) dari Pedati saja ada 693 lapak,” ujar Nana.
Senada, pedagang toko Sumber Market di Jalan Pedati, Irpan Effendi mengaku kecewa terhadap aksi penertiban yang dilakukan Pemkot Bogor. Karena tidak ada solusi bagi pedagang. Akibatnya, pedagang mengalami kerugian karena tak bisa berjualan.
“Dulu ketika Jalan Pedati dibangun, kami pedagang toko mengalami kerugian, karena merosotnya pembeli akibat Jalan Pedati ditutup ketika pembangunan. Sekarang pedagang di usir, otomatis kami bakal rugi lagi. Mana solusi dari Pemkot untuk kami. Banyak pedagang kecil disini yang akhirnya hilang pekerjaannya,” jelas Irpan.
Sebelumnya, Wali Kota Bogor, Bima Arya memulai hari pertama kerja di tahun 2023 dengan emosi. Hal itu terjadi saat politisi PAN ini melakukan sidak ke Jalan Pedati, Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor pada Senin, 2 Januari 2023. Dalam sidaknya, Bima Arya terpancing emosi lantaran melihat Pedagang Kaki Lima (PKL) semrawut berjualan di areal pedestrian Pedati.
Melihat hal itu, Bima Arya pun langsung menertibkan para PKL, dan meminta mereka untuk tidak berjualan kembali di pedestrian Pedati. Tidak hanya membubarkan, Bima Arya turut memindahkan motor yang terparkir sembarangan, dan memotong tali yang digunakan PKL untuk memasang tenda.
Kemudian, ia juga memimpin langsung penyemprotan Pedestrian Pedati, dengan menggunakan mobil pemadam kebakaran, untuk membersihkan puing sampah bekas para PKL. “Ya 2023 ini kita akan pastikan yang menjadi target dituntaskan, ini semua dikomunikasikan. (asp)
Tags: Pendestrian Jalan Pedati
-
Merasa Telah Tempuh Perizinan, Pemilik Resto Puncak Asri Merasa Diperlakukan Tidak Adil Oleh Pemkab Bogor
-
PWI Kabupaten Bogor Laksanakan Upacara HUT RI ke-79
-
PWI Kota Bogor Sehatkan Wartawan Lewat Program Jumat Sehat
-
Berto Tumpal Harianja : Kejanggalan Putusan PN Cibinong Harus Diusut
