Penerapan Pajak Sembako Bakal Menghimpit UMKM di Kabupaten Bogor

Foto : Pelaku UMKM di Kecamatan Cibinong berharap rencana kenaikan pajak sembako batal.(HRB)

CIBINONG – Rencana pemerintah pusat Republik Indonesia terkait kenaikan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk bahan makan pokok atau sembako dari 10 persen menjadi 12 persen, dianggap membebani pelaku usaha menengah kecil mikro (UMKM) dalam memenuhi kebutuhan bahan baku usaha mereka.

Pasalnya, ditengah kondisi pandemi Covid-19 saat ini banyak pelaku UMKM yang mengalami kerugian cukup besar, bahkan ada yang harus menutup usaha mereka. Apabila, wacana tersebut direalisasikan oleh pemerintah pusat, imbas yang akan diterima oleh pelaku UMKM akan lebih besar lagi. Hal itu diakui oleh Hanik selaku Pengurus Forum UMKM Kecamatan Cibinong.

“Otomatis akan terasa berat bagi kami, karena mempengaruhi usaha terutama dibidang kuliner. Harga bahan pokok akan naik berimbas juga pada kenaikan harga jual produk kami,” keluhnya kepada Rakyat Bogor, Selasa, (15/06/2021).

Hanik mengakui, untuk saat ini saja kondisi daya beli masyarakat secara umum sudah sangat lemah, apabila wacana pengenaan pajak ini dilaksanakan akan menjadi dilema bagi pelaku usaha mikro. ” Sebagai pelaku usaha mikro, kami tidak bisa begitu saja menutup atau berhenti usaha. Biasanya, kami menunggu dan melihat perkembangan lebih lanjut. Salah satunya dengan mengurangi harga jual yang baru,” akunya.

Dirinya berharap agar rencana itu, tidak diterapkan langsung kepada masyarakat baik itu pedagang maupun pembeli. Karena, harga yang sampai kepada masyarakat sudah harga konsumen yang aman dan terjangkau tanpa harus ditambah PPN lagi.

“Semoga saja rencana ini tidak jadi diterapkan oleh pemerintah pusat. Karena ini sangat memberatkan kami para pelaku usaha kecil,” harapnya.

Hal senada juga diutarakan oleh Rizki, salah satu pedagang bahan makan pokok di Pasar Cibinong, yang merasa keberatan apabila PPN sembako ini diberlakukan oleh pemerintah. “Kami meminta, pemerintah mengkaji ulang kebijakan tersebut. Lebih baik sejahterakan rakyatnya saja dulu, bukannya malah membebani kami rakyat kecil dengan memberikan pajak sembako seperti ini,” pintanya.

Pemerintah pusat sendiri belum lama ini, mengeluarkan wacana terkait PPN bahan makanan pokok dari 10 persen menjadi 12 persen. Hal ini dilakukan sebagai upaya optimalisasi penerimaan pajak akibat pandemi Covid-19. (AHP/Irv)

Baca juga:  Aktivis Kritisi Pemagaran Lahan di Cijayanti, Diduga Sepihak Oleh Anak Cabang PT.Sentul City

 

Tags: , ,