Pengalihan Anggaran PAUD Dianggap Langgar Konstitusi, GIRI Desak Kadisdik Mundur

Disdik Kabupaten BogorFoto : Ketua Umum Gerakan Intelektual Rakyat Indonesia (GIRI), Ramdhan Agung Giri Nugroho.(hrb)

Cibinong – Ketua Umum Gerakan Intelektual Rakyat Indonesia (GIRI), Ramdhan Agung Giri Nugroho meminta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor mundur dari jabatannya.

Giri menganggap Dinas Pendidikan berlaku arogan dan  semena-mena mengalihkan anggaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang sudah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bogor TA 2021.

“Kadisdik Kabupaten Bogor harus mundur dari jabatannya, karena telah dengan semena-mena mengalihkan anggaran Paud sebesar 15 Miliar untuk meubelair,” kata Ramdhan melalui pesan tertulisnya, yang diterima Harian Rakyat Bogor, Kamis (24/6/2021).

Anggaran tersebut, lanjutnya, telah direncanakan dengan matang dan sudah ditetapkan dalam APBD.

“Ini juga merupakan bentuk penghinaan terhadap institusi DPRD serta memberi kesan ketukan palu dewan tidak lagi sakti di Kabupaten Bogor ini,” ujarnya.

Menurut Mahasiswa Hukum di perguruan tinggi di Kota Bogor ini, apa yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor telah melanggar konstitusi dan fungsi DPRD.

Pria yang akrab disapa Ramdhan ini berjanji, akan menggelar Aksi Demonstrasi jika dalam kurun waktu 3×24 Jam tuntutannya tidak di indahkan.

Baca juga:  Pramuka Kwarcab Kabupaten Bogor Gelar Seni Budaya

“Tindakan ini sangat amat memalukan dan bisa menghilangkan marwah DPRD, serta melanggar konstitusi negara, tepatnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah mengatur tentang tiga fungsi DPRD, yaitu fungsi pembentukan Perda, pengawasan dan fungsi anggaran,” jelasnya.

Fungsi anggaran ini, sambungnya, menegaskan bahwa hak anggaran ada pada DPRD.

“Tapi justru kami mendapat informasi, bahwa pengalihan anggaran ini tanpa persetujuan dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada DPRD Kabupaten Bogor,” bebernya.

Ramdhan meminta Bupati Bogor Ade Yasin agar memecat Kadisdik Kabupaten Bogor. Ia juga memastikan akan turun ke jalan menggelar aksi Demonstrasi jika dalam kurun waktu 3×24 jam tuntutan tidak segera ditindaklanjuti.

“Tentu hal yang demikian harus menjadi perhatian penting bagi seluruh element, sehingga kemitraan dewan, masyarakat, dan Pemerintah daerah bisa saling bersinergi demi kemaslahatan bersama,” tegasnya.(release)

Tags: ,