Pengelola RSUD Cileungsi Terima Keluhan, Warga Tuntut Perbaikan Layanan Kesehatan dan Peningkatan Sarana

Cileungsi, rakyatbogor.net – Perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Aktivis Sosial Kemasyarakatan Wilayah Bogor Timur, mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cileungsi, Senin (11/4/2022), untuk menyampaikan aspirasi sekaligus berdialog dengan manajemen RSUD.

Kedatangan mereka dalam rangka memenuhi undangan pihak managemen RSUD Cileungsi melalui audiensi yang difasilitasi pihak managemen sebagai mengklarifikasi keluhan masyarakat terkait dengan pelayanan kepada masyarakat dan ketersediaan tenaga dan alat medis.

“Dalam audensi ini, kami mewakili masyarakat menuntut adanya perbaikan pelayanan sekaligus memenuhi ketersediaan tenaga juga alat medis yang ada di RSUD Cileungsi,” ujar Aktivis Bogor Timur, Romi Sikumbang yang ditemui Rakyat Bogor, Senin (11/4/2022).

Romi menjelaskan, tuntutan tersebut sebanyak tujuh poin terhadap pihak managemen RSUD Cileungsi, agar kedepannya bisa menjalankan pelayanan sesuai dengan kriteria Standar Operasional Prosedur (SOP).

“RSUD Cileungsi Ini adalah yang termegah di Jawa Barat dengan pembangunannnya yang menelan anggaran Rp. 71, 5 Miliar. Hal itu seharusnya diikuti dengan pelayanan yang baik dan peralatan medis yang lengkap serta tersedia tenaga medis sesuai kebutuhan,” jelas Romy.

“Namun yang terjadi adalah buruknya pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat. Sehingga berdampak munculnya keluhan masyarakat yang hendak berobat yang mengakibatkan banyak warga enggan berobat ke rumah sakit ini, dan hal ini pun diakui pihak manajemen,” tambahnya.

Selain itu, Romy juga menyoroti ketersediaan alat medis yang tidak kunjung maksimal, dimana ketika sebuah RSUD sudah memenuhi syarat untuk menjadi kelas B, maka seharusnya ketersediaan alat medis pun harus lengkap. Dan jika ada kerusakan, sebaiknya segera diperbaiki agar tidak mengurangi pelayanannya.

“Jadi, jangan ada ‘bisnis’ di RSUD ini. Salah satu contohnya, untuk pasien yang melahirkan yang bisa normal, baiknya dilakukan kelahiran normal dan jangan dipaksakan atau disarankan untuk cesar dan sebagainya,” terangnya.

Persoalan lainnya, kata Romi, terkait tiket karcis parkir yang seharusnya disarankan sekali bayar, jangan dihitung per jam, karena ini bukan mal atau pusat pertokoan. Menurutnya, dengan demikian, pihak managemen bisa mengurangi beban masyarakat kecil atau tidak mampu. “Karena yang berobat disini, mayoritas masyarakat menengah kebawah,” ujarnya.

Tak hanya itu, pihaknya meminta untuk mempermudah bagi masyarakat dalam menggunakan ambulan. Seperti dalam hal antar  jemput pasien, jangan dibebankan lagi biaya administrasinya kepada pasien.

Bahkan, persoalan lainnya juga terkait limbah RSUD yang harus benar-benar rapih. smsebab, rumah sakit milik oemerintah ini ada di tengah masyarakat, sehingga penanganan limbah RSUD tidak bisa manual dan harus profesional.

Baca juga:  Camat Cecep: Sebelum Berizin Tutup dan Jangan Ada Aktivitas Lagi!

“Kami minta Anggota DPRD Kabupaten Bogor untuk turun melakukan Sidak. Hal itu agar jelas kekurangan yang dikeluhkan masyarakat, seperti peralatan kesehatan di RSUD untuk segera dipenuhi dan yang rusak segera diperbaiki,” paparnya.

Meski demikian, Romi mengemukakan pihaknya berterimakasih atas kesempatan audensi yang diberikan oleh pihak RSUD Cileungsi, dan memberikan penghargaan setinggi- tingginya kepada pihak manajemen yang sudah bekerja selama ini dalam melayani masyarakat.

“Ini seharusnya menjadi revisi kinerja pihak managemen RSUD Cileungsi kedepannya, agar lebih ditingkatkan lagi. Selain itu, demi masyarakat, jangan pernah anti kritik jika kinerjanya memang belum maksimal. Karena, itu adalah tugas kami sebagai aktivis,” imbuh Romi.

Secara senada, Relawan Pusat Kesehatan Sosial (Puskessos) Kecamatan Cileungsi, Nana mengatakan jika pihaknya meminta Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mempermudah akses bagi relawan yang bernaung di Dinas Sosial dalam membantu masyarakat.

“Kami minta diperhatikan, dan tutup akses masuk kader yang mengatasnamakan relawan sosial. Hal ini guna mempersempit bisnis jual beli Jamkesda maupun Jampersal,” ujarnya.

Sementara itu, pihak RSUD Cileungsi tidak menampik adanya keluhan masyarakat yang muncul terkait minimnya fasilitas maupun tenaga medis. Hal itu diakui dr.Aprizal selaku hubungan masyarakat (Humas) kepada Rakyat Bogor, Senin (11/4/2022).

Menurutnya, adapun keluhan bagi masyarakat tentang hal ini, pihaknya mengaku menerima dengan terbuka dan menganggap hal itu merupakan batas kewajaran. “Kita membuka lebar, kita membuka diri. Namanya kan keluhan, ya kita terima,” kata dr.Aprizal.

Bicara soal fasilitas dan tenaga medis yang minim, kata dr.Aprizal, mempertanyakan dari segi mananya. Karena, Rumah Sakit yang merupakan Tipe B tersebut, dianggap sudah memenuhi kriteria Standar Opersional Prosedur (SOP).

Menurutnya, fasilitas RSUD Cileungsi sudah sesuai standar yang dikeluarkan Kementrian Kesehatan (Kemenkes). “Jadi tidak mungkin rumah sakit yang sejatinya untuk masyarakat tidak sesuai prosedur. Dan, sejauh ini kami menyediakan saluran kritik dan saran bagi masyarakat,” ujarnya.

Disinggung kaitan perlu adanya Inspeksi Mendadak (Sidak) oleh pihak terkait, pihaknya mempersilahkan dengan terbuka siapa saja untuk melakukan hal itu tanpa adanya larangan. “Silahkan kalau mau kroscek baik LSM, wartawan maupun Anggota Dewan untuk melakukan sidak,” tukasnya. (Asb)

Tags: