Petugas Gabungan Eksekusi Bangli di Puncak, Pemilik Kecewa Ngaku Tak Ada Pemberitahuan

PuncakIST: Petugas Gabungan Eksekusi Bangli di Puncak

Cisarua, HRB – Tim gabungan yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor, Kementerian ATR/ BPN, Kementerian PUPR dan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) membongkar paksa sebuah bangunan yang diduga tidak memiliki izin dan melanggar Garis Sempadan Sungai (GSS) Ciliwung di Kawasan Puncak, tepatnya di Kampung Ciburial, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Selasa (29/11/2022).

Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang, Direktorat Jenderal PPTR, Ariodillah Virgantara mengatakan, pembongkaran bangunan kali ini merupakan tidak lanjut hasil fasilitasi penertiban tahun 2021 lalu.

“Yang kita identifikasi ada sebanyak 13 bangunan yang melanggar. Namun baru lima bangunan yang dibongkar,” katanya kepada wartawan.

Ia menjelaskan, sebelum eksekusi dilakukan, pihaknya telah melayangkan surat peringatan satu hingga 3, serta melakukan sosialisasi kepada pemilik bangunan, yakni Pondok Ciburial Indah (PCI).

“Disitu dijelaskan bentuk pelanggaran yang dilakukan. Dan terkait bangunan PCI ini ternyata tidak memiliki izin dalam rangka pemanfaatan bangunan ataupun mendirikan bangunan. Jadi tidak ada izinnya, makanya kami bongkar,” ungkapnya.

Sementara itu pemilik bangunan, Rizal Wijayanto mengaku kecewa dengan pembongkaran yang dilakukan tim gabungan tersebut. Bahkan ia mengaku pihaknya tidak menerima pemberitahuan terkait pembongkaran tersebut.

“Tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Jadi kita tidak sempat mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam,” katanya saat berada di lokasi.

Baca juga:  Mario Tutup, Pasar Caringin Kembali Ramai Dikunjungi

Seharusnya, lanjut dia, sebelum eksekusi dilakukan ada surat teguran lagi. Karena kata dia, jika ada surat teguran pihaknya bisa mengosongkan barang barang berharga yang ada di dalam bangunan.

“Tapi ternyata tidak ada surat dan alat itu datang sekitar jam setengah empat pagi kemarin,” sambungnya.

Rizal pun berkilah, bahwa PCI bukanlah hotel, namun hanya penginapan untuk keluarga. Jadi kata dia, jika ada ada yang mengatakan bangunan tersebut sebuah hotel, itu tidak benar.

“Kalau ini dikatakan hotel, itu salah. Karena ini bukan hotel, tapi penginapan. Kalau hotel pasti saya akan urus perizinan hotel dan tidak mungkin dibangun pinggir kali, ini kan warisan orang tua kami,” kilahnya.

Akibat eksekusi bangunan tesebut, pihaknya mengaku mengalami kerugian berkisar Rp 500 juta. Ia pun meminta aparat berwenang tidak tebang pilih dalam menegakan aturan. Karena menurutnya di kawasan Puncak juga terdapat banyak bangunan yang diduga melanggar aturan.

“Kalo kita bicara kerugian material banyak, kalau untuk pembangunan kisaran kerugian kami sekitar 500 juta rupiah. Ya kami minta aparat tidak tebang pilih dalam penegakan aturan,” pungkasnya.(asz/eri)

Tags: