Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan. (foto: diskominfo/hrb) Cibinong, HRB – Tak dipungkiri, kasus suap Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang menjerat Bupati Bogor non aktif, Ade Yasin menjadi dilema tersendiri bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.
Dampaknya pun terasa signifikan. Dari pantauan di lapangan, saat ini hampir semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada, terpantau stagnan. Program yang dijalankan pun tersendat. Kehati-hatian membuat Pemkab Bogor bak undur-undur, yang maju ke belakang.
Karenanya, di tengah kemelut yang terus membelit, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tetap harus berdiri sebagai sebuah lembaga yang memayungi masyarakat. Hal itu ditegaskan pengamat pemerintahan dan hukum dari Universitas Pakuan, R. Muhammad Mihradi.
Menurutnya, meski tak dipungkiri jika kasus yang membelenggu Bupati Bogor non aktif, Ade Yasin memberikan dampak signifikan terhadap kinerja para ASN, tapi hal ini tak lazim jika terjadi berlarut-larut.
“ASN bekerja bukan untuk Bupati, tapi untuk masyarakat. Benar Bupati adalah atasan, tapi dengan kondisi sekarang, masih ada wakil yang secara tidak langsung memegang tampuk pemerintahan. Jadi tak ada alasan bagi Pemkab Bogor untuk stagnan dalam menjalankan program,” katanya saat dikonfirmasi Rakyat Bogor, Kamis (9/6/2022) malam.
Menurutnya, roda pemerintahan harus tetap berjalan dalam upaya optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat. “Kinerja birokrasi harus memberikan layanan prima dan pengawasan lebih optimal sehingga layanan publik berkualitas tercapai,” tandasnya.
Sejalan dengannya, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bogor, Iwan Setiawan juga meminta sejumlah dinas untuk memaksimalkan serapan anggaran. Menurutnya, dengan serapan yang maksimal, pelayanan juga berjalan dengan baik.
Hal itu dikatakannya saat membuka acara sosialisasi pengelolaan keuangan daerah di Grand USSU Hotel and Convention, Cisarua, Kamis (9/6/2022). Karenanya ia meminta kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) khususnya yang berkaitan langsung dengan masyarakat untuk lebih intens lagi melakukan komunikasi antar pemangku kepentingan.
Tujuannya, agar ketika terjadi kendala bisa dicarikan solusi bersama. “Kuncinya komunikasi. Jangan kerjaan itu dijadikan beban atau dikerjakan sendiri. Semua harus dikomunikasikan agar berjalan lancar. Kita saling menyemangati agar program-program yang sudah direncanakan berjalan lancar,” ungkapnya.
Selain itu, Iwan pun menghimbau, percepatan pembangunan daerah di berbagai bidang harus didukung oleh kapasitas pengelolaan keuangan daerah yang profesional, efektif, efisien, konsisten, dan terukur.
Transparansi dalam sistem antara pemerintah daerah, provinsi dan pusat harus ada, agar efektif, efisien dan konsisten antara dokumen perencanaan dan penganggaran dengan memperhatikan jadwal pelaksanaan dan penyusunan dokumen perencanaan, anggaran dan pelaporan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
“Fungsi Sekretaris Dinas dan Sekretaris Kecamatan harus maksimal, sebagai pengendali terhadap sistem pengendalian internal tiap-tiap perangkat daerah, memastikan kepatuhan terhadap berbagai regulasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” papar Iwan. (fuz)
Tags: Iwan Setiawan, Pemkab Bogor, Plt Bupati Bogor
-
Kirab Merah Putih 1001 Meter Akan Dihelat Di Kebumen, Catat Tanggalnya
-
Distributor Kopgim Tandatangan SPJB dengan Kios Pupuk Bersubsidi Bogor
-
Pengumuman PSU DPKPP
-
Merasa Telah Tempuh Perizinan, Pemilik Resto Puncak Asri Merasa Diperlakukan Tidak Adil Oleh Pemkab Bogor
