Plt Bupati: Pemimpin Harus Melek Teknologi Digitalisasi

Melek TeknologiPlt Bupati: Pemimpin Harus Melek Teknologi Digitalisasi.

Cibinong, HRB – Di era industri 4.0, seorang pemimpin harus melek teknologi digitalisasi sebagai bagian dari efektifitas dan efisiensi pelayanan terhadap masyarakat. Hal itu diungkap Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan, Selasa (4/10/2022).

Menurutnya, dengan melek teknologi, diharapkan seorang pemimpin bisa menginventarisir permasalahan dan kegiatan secara digital sebagai upaya transparansi program-program yang dicanangkan kepada publik.

“Seorang pemimpin harus melek terhadap teknologi informasi dan digitalisasi, yang berguna dalam membuat kebijakan. Jadi kita harus dipaksa untuk cepat beradaptasi dengan era digital. Jangan sampai kita ketinggalan karena tidak mampu menyesuaikan diri dengan era digital,” tutur Iwan.

Menurut Iwan, jika seorang pemimpin sudah melek IT dan paham soal digital, maka ke bawahnya pasti akan mengikuti. “Jadi dimulai dari political will seorang pemimpin dulu untuk mengelola pemerintahan di era industri 4.0,” paparnya.

Pernyataan Iwan ini sejalan dengan program Digital West Java yang dicanangkan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Dalam penuturannya pada acara Digital Leadership Academy (DLA) bersama National University of Singapore (NUS), di Gedung Sate, Bandung, Selasa (4/10/2022), Kang Emil, begitu dia biasa disapa, program Digital West Java ini merupakan sebuah konsep pemerintahan yang lebih efektif dan efisien dimana semua kegiatan sudah digital.

“Sehingga transaksi ekonomi sudah online, semua yang rutin akan digantikan oleh mesin, menerima pengaduan, penerimaan dan pengeluaran pendapatan sudah online hingga pendataan pun sudah digital,” katanya.

Karena itu, kedepan Kang Emil mengatakan, akan melakukan uji literasi digital kepada para Bupati, Camat hingga Kepala Desa untuk mengetahui sejauh mana mereka memahami tentang transformasi digital.

“Kedepan kami ingin pelayan publik termasuk PNS bukan hanya bekerja rutin tetapi bekerja dinamis yang mampu mencarikan solusi dari setiap permasalahan. Di era reformasi digital 4.0 tolong semua digitalkan, untuk tupoksi rutin silahkan segera mulai dikonversikan ke digital,” tegas Kang Emil lagi.

Baca juga:  Dinilai Tak Berdampak Pada Kesejahteraan Masyarakat, Forum Petani Tanjungsari Tolak Proyek Pengelolaan Daya Tarik Wisata

Kang Emil juga mengatakan, langkah ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam upaya menyamakan persepsi di era transformasi digital 4.0 dimana pemimpin harus mulai berpikir semua harus digitalkan, bahkan tanda tangan Gubernur Jabar kini sudah digital menjadi tanda tangan elektronik.

“Tolong temukan sesuatu yang tidak bisa digitalkan, itu rumusnya pemimpin di daerah harus mulai berpikir, semua harus digital kecuali tidur, gosok gigi, makan dan minum, tapi sisanya semua bisa digital, hingga urusan meeting sudah virtual. Filosofinya adalah apa yang tidak bisa didigitalkan lagi,” beber Kang Emil.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik, Yusfitriadi menilai, langkah ini merupakan hal yang positif dan merupakan keharusan dimana teknologi saat ini sudah semakin maju. Namun begitu, ia mengingatkan, langkah maju ini harus dibarengi dengan tiga hal yang cukup fundamental dalam penerapannya kedepan.

“Pertama, infrastrukturnya. Pemerintah harus bisa memastikan semua wilayah bisa terjangkau dengan sinyal. Karena ini menjadi kendala dan program sehebat apapun secara online akan percuma,” paparnya.

Kedua adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang menurutnya hingga saat ini belum semua pegawai pemerintahan bisa dan paham akan teknologi. Dan ketiga, kata Yus, panggilan akrabnya, yakni relasi struktural ekosistem digital.

“Dengan SDM yang mumpuni dan relasi struktural ekosistem digital yang terarah, akan menunjang program-program yang dicanangkan. Jika tiga hal itu tidak ada, maka program ini saya pikir hanya sekedar lips service belaka atau hanya jualan politik jelang Pemilihan 2024 mendatang,” tandasnya. (fuz)

Tags: