Pola Ping-Pong Pembayaran Proyek PUPR Berbuntut Panjang, Yusfitriadi: Transaksi di Luar Kedinasan Korupsi

LS VinusILUSTRASI: Direktur LS Vinus, Yusfitriadi

Cibinong – Kisruh terkait belum dibayarnya pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kab Bogor mendapat sorotan sejumlah kalangan.

Pengamat Kebijakan Publik Kabupaten Bogor, Yusfitriadi menyebut polemik ini masuk kategori perilaku korupsi. Indikasinya pun jelas, ada transaksi yang dilakukan di luar kedinasan.

“Kalau memang benar ada transaksi di luar kantor dinas, jelas itu korupsi. Memang kurang besar kantor dinas itu?. Apa jangan-jangan takut ketahuan karena banyak dinding mendengar atau CCTV sehingga komitmen pekerjaan dilakukan di tempat lain yang sifatnya pribadi,” kata Yus saat dikonfirmasi Pelita Baru, Selasa (7/12/2021).

Lebih lanjut Yus mendesak Bupati Bogor, Ade Yasin untuk segera mengambil tindakan tegas karena hal ini sudah memunculkan banyak stigma. Terlebih dana anggaran yang digunakan adalah bantuan dari Provinsi DKI Jakarta.

“Apa jangan-jangan Bupati ga tahu dengan kejadian ini? Harus ada tindakan tegas. Karena bagaimana pun Bupati harus punya sense of beloging apalagi ini menyangkut dana anggaran yang jika cerdik bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi Kabupaten Bogor. Terlebih, DKI Jakarta juga kan punya kepentingan,” tegasnya.

Baca juga:  Warga Keluhkan Tumpukan Beton Proyek Jalan Cihideung - Maseng

Yus menjabarkan, apapun alasan Dinas PUPR berkilah, itu sudah tidak logis karena anggaran yang diperuntukan ada.

“Tidak ada alasan bagi PUPR untuk menunda-nunda pembayaran kepada pihak ketiga apapun mekanisme nya. Toh kan memang pekerjaan itu sudah terencanakan dalam pos anggaran,” tandasnya.

Seperti dikabarkan Pelita Baru, sejumlah kontraktor lokal di Kab Bogor sedang cemas lantaran pekerjaanya belum juga dikabarkan dinas PUPR. Salah satu pekerjaan yang belum dibayar adalah program pembangunan drainase lingkungan. Proyek penunjukan langsung itu sudah terselenggara sejak Agustus lalu namun hingga jelang pergantian tahun tak jua ada pembayaran.

Informasi yang didapat koran ini, pembagian proyek senilai Rp180 juta ini berlangsung di luar kantor dinas. (ega/fuz)