Polemik Proyek RSUD Parung, DPRD Provinsi Jabar Berbeda Pandangan

RSUD ParungIST: RSUD Parung(foto: axl/net)

Parung, HRB – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Achmad Ru’yat meminta pemerintah kabupaten (Pemkab) Bogor untuk kembali mengajukan bantuan keuangan (Bankeu) kepada Pemprov Jabar untuk meneruskan pembangunan RSUD Bogor Utara.

“Kemarin kan sudah dibangun, tapi kan butuh perlengkapannya. Tentu kami sebagai anggota dapil kabupaten Bogor sangat mendesak agar fasilitas kesehatan diprioritaskan,” kata Achmad Ru’yat, Selasa (12/7/2022).

Menurutnya, kehadiran RSUD Bogor Utara disambut baik oleh masyarakat kabupaten Bogor. Hal tersebut ia sampaikan saat melakukan reses di Tajurhalang.

“Mereka berterima kasih karena di Bogor Utara itu kan sekarang sedang dibangun RSUD. Ini mendekatkan pelayanan kesehatan warga sekitar,” katanya.

Oleh karenanya, ia meminta pemkab Bogor segera mengajukan kembali anggaran untuk memenuhi perlengkapan RSUD Bogor Utara agar segera bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kabupaten Bogor wilayah utara.

“Kepentingan pelayanan masyarakat itu kan sangat penting dan mendesak, sehingga ini harus terus dilanjutkan melalui usulan Bupati kepada gubernur, dan tentu ini memerlukan dukungan bersama agar sesuai perencanaan yang sudah dilakukan,” paparnya.

Sementara itu, anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Asep Wahyuwijaya beberapa waktu lalu, sempat berkomentar lugas atas usulan permohonan bantuan keuangan (Bankeu) ke Pemprov Jawa Barat sebesar Rp 230 Miliar untuk penyelesaian pembangunan tahap dua (Gedung C) RSUD Bogor Utara.

Baca juga:  Telan Anggaran Besar, DPRD Kabupaten Bogor Pertanyakan RSUD Parung

Jika memang tak mampu, baik dari sisi anggaran maupun sisi teknis. Asep Wahyuwijaya meminta Pemkab Bogor menyerahkan sepenuhnya pembangunan RSUD Bogor Utara ke Pemprov Jawa Barat.

“Menurut hemat saya, jika memang Pemkab Bogor tak mampu menyiapkan anggaran yg maksimal untuk pembangunan RSUD Bogor Utara sebaiknya Pemkab Bogor serahkan saja ke Pemprov Jawa Barat,” tegasnya.

Kang AW menjelaskan, bahwa secara garis besar ada beberapa argumen yang mendasari usulan pengalihan pengelolaan RSUD Bogor Utara dari Pemkab Bogor ke Pemprov Jawa Barat.

“Pertama, menyiapkan infrastruktur kesehatan sebagai wujud dari komitmen memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada warga di Kabupaten Bogor ini tak boleh ditunda-tunda lagi karena jumlah warganya semakin bertambah banyak hingga semakin kekurangan tempat tidur di rumah sakit,” jelas Kang AW.

Ia menuturkan, dengan beban atau kebutuhan anggaran pembangunan rumah sakit yang begitu besar dengan nilai minimal Rp 600 Miliar hingga Rp 1 Triliunan. Maka tak elok jika dibebankan dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kabupaten Bogor.

Saat ini, pembangunan RSUD Bogor Utara yang berada di Desa Cogreg Kecamatan Parung, baru rampung untuk tahap pertama. Dan saat ini, Pemkab Bogor berharap adanya Bankeu dari provinsi untuk kelanjutan pembangunan tahap kedua. */Axl

Tags: