Program Ecopark di Sukamakmur Fathoni: Jangan Habiskan Biaya, Bila Timbulkan Bencana

Sukamakmur, rakyatbogor.net – Rencana Bupati Bogor, Ade Yasin mendorong percepatan peningkatan IPM di wilayah Timur Bumi Tegar Beriman, khususnya Sukamakmur melalui program Ecopark disikapi serius anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Achmad Fathoni.

Kepada Rakyat Bogor, politisi PKS ini menghimbau Bupati Bogor untuk melakukan kajian lebih detail terkait kondisi Sukamakmur saat ini, yang diakuinya sudah banyak beralih fungsi menjadi ‘hutan beton’.

“Kalau pembangunan tidak seimbang, maka pada dasarnya hanya membangun kerusakan atau kemunduran. Jangan lagi menghabiskan biaya besar untuk membangun, tapi kemudian justru menimbulkan bencana yang kerugiannya lebih besar lagi,” katanya, Minggu (9/1/2022).

Karena itu pula, Fathoni meminta perlunya diskusi dan duduk bersama terkait pengembangan potensi ekonomi yang dimiliki. Terutama perlu dikembangkan pertanian modern, agro ekowisata, energi baru dan terbarukan. “Harus dibuat program pembinaan, pembelaan dan keberpihakan kepada petani secara komprehensif,” tegasnya.

Mengenai alih fungsi lahan, pihaknya mengatakan langkah efektif dalam pengawasan terhadap pengendalian alih fungsi lahan di area Poros Tengah Timur yang saat ini  harus secara bersama – sama melakukan kontrol dan menegakkan aturan secara tegas.

“Itu namanya pengendalian tata guna lahan dan menjadi kewajiban pemerintah. Kepala Desa harus terbuka dan komunikatif dengan pihak-pihak yang menjalankan kontrol sosial,” terangnya.

Sebab, kades itulah justru yang semestinya menjadi salah satu ujung tombak pengendalian tata guna lahan. Menurutnya, jika alih fungsi lahan dibiarkan, suatu saat akan mengakibatkan bencana, baik longsor maupun banjir. “Jika terus dibiarkan, justru akan menimbulkan kerugian sangat besar,” katanya.

Dirinya menambahkan, semestinya pemerintah membangun dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development), membangun untuk generasi sekarang. Tapi, sekaligus juga memastikan nasib generasi yang akan datang. “Sehingga pembangunan yang memperhatian semua aspek, yaitu ekonomi, ekologi atau alam dan sosial (pemerataan-red),” paparnya.

Sementara itu, melalui pesan singkatnya, Kasi Ekbang Kecamatan Sukamakmur, Heri mengatakan salah satu indikator penilaian IPM itu sendiri yaitu adanya perbankan. Karenanya, Heri meminta Bupati Bogor untuk menghadirkan terlebih dahulu bank di Kecamatan Sukamakmur untuk mendongkrak perekenomian supaya perputaran uang tercatat. “Kami sangat setuju, jangan ada alih fungsi lahan pertanian menjadi kavling dan sebagainya,” katanya.

Terpisah, Kepala Desa Sukamulya, Komar berencana mengembangkan sektor pertanian perkebunan yang berkolaborasi dengan wisata edukasi yang ramah lingkungan, dimana wisatawan bisa berwisata sambil belajar bercocok tanam dan dianjurkan menanam memelihara pohon disekitar area wisata tersebut.  “Tentunya yang bersifat tidak merusak lingkungan, dan tetap menjaga kelestarian alam,” paparnya.

Baca juga:  Muscab Pemuda Pancasila Kian Dekat, Daulat Deklarasi Calon Ketua

Senada, Ketua RT 03/01 Desa Sukamulya, Rian, mengatakan luas lahan pertanian perlu dipertahankan dan dikembangkan dengan berbasis kelestarian lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat desa.

“Kita punya perkebunan kopi dilahan Perhutani,  Bupati pernah berkunjung dan sekarang mulai berkembang, juga kalau ada kolaborasi wisata edukasi saya sependapat. Sebab disini mayoritas masyarakat adatnya bermata pencarian sebagai petani jadi perlu dipertahankan luas lahannya,” ucapnya.

Tak sampai disitu, Tokoh pemuda Desa Sukawangi, Epul, juga sependapat apabila lahan pertanian perkebunan dan hutan luasnya dipertahankan. “Masyarakat perlu diberdayakan di sektor pertanian perkebunan, juga keberadaan lahan Perhutani dipertegas lagi status kepemilikannya untuk masyarakat supaya dapat dimanfaatkan untuk bercocok tanam maupun permukiman warga adat setempat,” ujarnya.

Ia juga prihatin dengan adanya jual beli lahan yang peruntukannya belum jelas sehingga terjadi alih fungsi lahan menjadi kavling, vila, resort, tempat wisata hingga saat ini belum ada penertiban. “Tentu saja ini dapat menghambat peningkatan IPM masyarakat di wilayah Kecamatan Sukamakmur dan peluang petani dalam berdaya saing pun terancam lesu,” tambahnya.

Warga Desa Sukamakmur lainya di RW 08, Mulyani, sependapat apabila lahan pertanian dan perkebunan dipertahankan luasnya dan ditingkatkan lagi pemberdayaan masyarakatnya serta menyiapkan re-generasi yang handal di sektor agribisnis.

“Sukamakmur memiliki potensi yang di unggulkan yakni sektor pertanian dan perkebunan sebaiknya dipertahankan sampai generasi di masa yang akan datang supaya perekonomian disini mengalami peningkatan. Sedangkan adanya alih fungsi lahan tidak membawa manfaat bagi masyarakat adat di Sukamakmur,” kata Mulyani.

Senada dengan Rahmat warga Desa Sukaresmi berharap, luas lahan pertanian dan perkebunan di pertahankan dan warga tidak akan mendukung alih fungsi lahan apalagi pengrusakan lingkungan hidup. “Karena masyarakat adat disini sekitar 70 persen mayoritas petani tradisional yang masih memerlukan penyuluhan, peralatan yang memadai, dan bantuan pengadaan pupuk urea, saya rasa ini yang harus di prioritaskan,” ujarnya. (Sab/Asb)