Cibinong, rakyatbogor.net – Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan menegaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor hanya punya dua pilihan dalam menyikapi permasalahan sejumlah proyek pembangunan yang terancam tidak tepat waktu. Dua pilihan itu adalah, addendum dan putus kontrak.
“Mungkin nanti kebijakan kita akan dilakukan adendum tapi tetap dengan mengkedepankan nilai denda, yah kecuali kalau memang susah dan memakan waktu lama mungkin ada pemutusan kontrak. Adendum nanti bisa lewat tahun, nantikan ada anggaran luncuran atau mungkin ada kontraktual karena kita mempunyai dua teknis yaitu adendum, putus kerja atau dikontraktualkan lagi,” kata Iwan di Cibinong.
Pernyataan Iwan ini tak lepas dari hasil pengamatannya saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa lokasi proyek sejak beberapa waktu lalu. Hasilnya, politisi Partai Gerindra ini pun memprediksi akan ada banyak pekerjaan pembangunan di Kabupaten Bogor yang molor dari jadwal yang telah ditentukan.
Ia pun mencontohkan beberapa pekerjaan yang capaian progresnya masih rendah. Diantaranya Rumah Sakit Ciawi, Rumah Sakit Parung, Gedung Olahraga Masyarakat (GOM), serta beberapa proyek yang lainnya. “Kemungkinan proyek itu nantinya bakal dibayar sesuai target pekerjaanya saja. Karena saya melihat waktu sidak tidak signifikan,” tegasnya.
Dalam kesempatan ini, Iwan juga menguak fakta, jika banyak pengusaha kontruksi yang menjalankan mandate pekerjaan dari Pemkab Bogor tidak mengetahui seluk beluk lokasi. Hal ini pun diakui Iwan menjadi salah satu kendala lambatnya progress pengerjaan. “Seperti di Rumah Sakit Ciawi mereka mengaku terkendala dengan akses, setelah itu menyalahkan hujan. Inikan bukan saudi, ini Bogor,” paparnya.
Wabup menyayangkan kendala tersebut. Menurut Iwan, seharunya ketika para kontraktor menemukan masalah bisa segera berkomunikasi dengan Pemkab Bogor. Namun pada kenyataannya, tidak ada pengusaha yang coba berkomunikasi. Padahal, lanjut Iwan, pihaknya siap untuk membantu kontraktor dalam menjalankan pekerjaanya.
“Sampai saat ini belum ada kontraktor yang komunukasi. Tapi yang jelas kita siap bantu kalau perlu penertiban pembersihan yang menggangu kerja dari kontraktor itu,” ungkapnya.
Sementara itu, sebelumnya Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Bogor Ade Jaya Munadi membenarkan ada beberapa dinas yang memiliki serapan anggaran yang masih rendah.
Dinas-dinas itu diantaranya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR), Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda dan Olahraga. Karena itu, Ade Jaya mendesak dinas-dinas itu untuk segera menuntaskan pekerjaannya.
“Selain PUPR, Dinkes dan Dispora, ada juga RSUD Ciawi dan Satua Kerja Perangkat Dinas (SKPD)
maupun Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) lainnya yang memiliki proyek insfrastruktur,
masih rendah serapan anggarannya,” kata Ade Jaya.
Karena itu pula, Ade Jaya meminta SKPD dan BLUD yang memiliki proyek insfrastruktur, untuk
segera menuntaskannya hingga segera dilakukan pencairan.
Sekedar diketahui, dalam Rapat Paripurna penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Tahun 2021, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Bogor menetapkan anggaran senilai Rp 7,6 triliun. (fuz)
-
Merasa Telah Tempuh Perizinan, Pemilik Resto Puncak Asri Merasa Diperlakukan Tidak Adil Oleh Pemkab Bogor
-
PWI Kabupaten Bogor Laksanakan Upacara HUT RI ke-79
-
PWI Kota Bogor Sehatkan Wartawan Lewat Program Jumat Sehat
-
Berto Tumpal Harianja : Kejanggalan Putusan PN Cibinong Harus Diusut
