Rapat Lanjutan Soal Semrawut Pasar Citeureup, PUPR Bolos

Citeureup – Rapat lanjutan untuk ke Lima kali di kantor Desa Citeureup Kecamatan Citeureup, bersama unsur SKPD Kabupaten Bogor dalam penyelesaian berbagai persoalan di pasar rakyat, terkesan mengambang. Pasalnya, banyak pihak menyayangkan tidak hadirnya Dinas PUPR.

Rapat tersebut dihadiri Muspika Citeureup, Kades Citeureup, Kabid Angkutan Dishub Kabupaten Bogor, DLH, Perumda Pasar Tohaga Pasar 1 , 2  dan Kabid Hukum, RT RW dan Tokoh Masyarakat se Desa Citeureup.

Forum Relawan Demokrasi (Foreder) Kabupaten Bogor, mengkritisi sikap pihak Dinas PUPR yang dinilai tidak bertanggungjawab dalam mengatasi persoalan di Pasar Citeureup, hal ini dinilai atas ketidak hadirannya dalam undangan rapat lanjutan yang di tempatkan kantor Desa Citeureup.

Diketahui, tidak hadirnya  perwakilan dari PUPR dalam rapat lanjutan yang ke Lima kalinya, dengan menyikapi persoalan di Pasar Citeureup, merupakan bukti tidak tanggungjawab dalam persoalan tersebut.

“Sudah jelas saat audensi di gedung DPRD Kabupaten Bogor pada jumat lalu, ketua dewan mengatakan kalaupun membutuhkan anggaran untuk segera dianggarkan oleh dinas terkait dan sudah jelas dong,” jelas Dewan Penasehat Foreder DPC Kabupaten Bogor, Ali Tauvan,  Kamis (04/11/2021).

Menurut Ali, padahal surat undangan sudah jelas, karena apa yang disampaikan bupati dengan apa yang di lapangan, sangat kontradiksi dengan tidak direalisasikannya oleh bawahannya. Selain itu, kegiatan rapat selama ini, diakuinya akan dirasa sia-sia. Karena titik persoalannnya juga ada di PUPR , seperti drainase, jalan provinsi yang dipakai dagang. Padahal dewan sudah memberi keran itu, namun tidak dilaksanakan.

Baca juga:  Sekretaris Daerah Inginkan IWAPI Jadi Kekuatan Ekonomi

“Jadi, dari hasilnya tidak maksimal, karena dari rapat yang kesekian kalinya ini, ada Satu intansi yang tidak hadir, yaitu PUPR. Artinya menjadi tidak nyambung,” katanya.

Semenntara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Teguh widodo mengharapakan dari hasil rapat tersebut secepatnya adanya realisasi.

“Minimal ada realisasi jangka pendeknya dulu,” katanya.

Namun terkait salahsatu intansi yang tidak hadir, pihaknya juga menyayangkan hal ini. Karena, pihak PUPR tersebut juga ada ketekaitan dalam persoalan di Pasar Citeureup.

“Seharusnya tadi hadir, tapi mungkin karena adanya perihal lain. Tapi saya harap ada tembusan ke atas dari perwakilan UPT PUPR yang kemarin hadir,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Citeureup Marwan Hermawan juga turut menyayangkan ketidak hadiran pihak PUPR. Karena Tupoksinya sangat dibutuhkan dalam penyelesaian persoalan yang ada di Pasar Citeureup.

“Tupoksi PUPR kan jelas, terkait banjir dan jalan angkutan umum yang beralih fungsi lapak dagang. Karena terkait ijin penggunaan lahan tersebut ada di PUPR, sedangkan Satpol PP dan Dishub sebatas pelaksana,” terangnya.

Wawan mengaku tetap optimis dalam persoalan yang ada ini, akan membuahkan titik terang dalam reakisasinya. Karena, dari dinas yang mau hadir ke desa untuk memenuhi undangan saja, diakuinya  sudah mewakiki adanya keseriusan.

“Masyarakat berharap, tetap pada point awal dengan semua masalah tetata kembali. Karena saya hanya mengawal keinginan warga,” tutupnya.(asb)

Tags: ,