Pemuda PUI : Ini Tanggung Jawab Pengurus dan Jajaran

Parung Panjang, HRB – Konstelasi jelang pemilihan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di bumi tegar beriman yakni Kabupaten Bogor pada periode tahun 2022-2025 seperti cuaca menjelang terik mentari yang tepat berada di atas ubun-ubun kepala, dimana jargon – jargon mulai ditebar, diteriakkan, bak dagangan yang dipasarkan lelah para marketing pemenangan.

Namun disisi lain, dari sekian pemuda terbaik Kabupaten Bogor yang berani tampil mencalonkan diri dalam kancah hajat pemuda tersebut seakan lupa bahwa ada pekerjaan rumah yang seyogyanya harus segera diselesaikan secepatnya, sebagai bentuk integritas pemuda yang bertanggung jawab.

Yakni, kelancaran maupun kesuksesan Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) DPD KNPI Kabupaten Bogor, menjelang masa pelaporan pertanggungjawaban kinerja selama dalam kepemimpinan itu sendiri, atau yang familiar disebut Musyawarah Daerah (Musda) DPD KNPI Kabupaten Bogor.

Hal tersebut disampaikan Wakil ketua Pemuda Persatuan Umat Islam (PPUI), bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) Kabupaten Bogor, Dindin Khaerudin, yang menilai bahwa dari sekian pemuda terbaik yang saat ini digadang menjadi bakal calon (Balon) ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor tersebut seakan lupa bahwa mereka adalah bagian dari pengurus.

“Mungkin kurang ceria dan bahagia, atau juga kurang cemerlang mungkin, jadi kesannya seakan lupa bahwa kelancaran dan kesuksesan Rapimda menjelang laporan pertanggung jawaban dari kepengurusan yang sekarang harus jadi perhatian bersama, sebab itu bisa jadi tolak ukur dari sebuah kualitas dari segenap jajaran pengurus DPD KNPI Kabupaten Bogor,” ungkapnya. Minggu (3/07/2022).

“Karena, seperti yang kita ketahui Bang Fuad dengan Pemuda Bahagianya pengurus di DPD, Bang Wahyu dengan Pemuda Cerianya juga pengurus di DPD, begitupun dengan bang Edy Koswara dengan Pemuda Cemerlangnya juga pengurus di DPP KNPI Kabupaten Bogor,” sambungnya.

Pasalnya, menurut pria yang akrab disapa Ra Dien menilai bahwa kesuksesan dan kelancaran dua hal tersebut merupakan tanggung jawab semua pengurus inti. Karena besar kecilnya anggaran yang bersumber dari rakyat melalui dana hibah harus diperhatikan dan dipertanggungjawabkan, entah itu oleh ketua maupun seluruh anggota dan pengurus.

“Ya harus diperhatikan dan dipertanggungjawabkan, karena itu kan uang dari Negara. Entah oleh ketua maupun seluruh pengurus dan anggota karena antara ketua dan seluruh anggota pengurus merupakan satu bagian dalam tubuh organisasi,” tandasnya. */Axl

 

Tags: KNPI, PUI, Rapimda

Berita Lainnya

• 

  Merasa Telah Tempuh Perizinan, Pemilik Resto Puncak Asri Merasa Diperlakukan Tidak Adil Oleh Pemkab Bogor

• 

  PWI Kabupaten Bogor Laksanakan Upacara HUT RI ke-79

• 

  PWI Kota Bogor Sehatkan Wartawan Lewat Program Jumat Sehat

• 

  Berto Tumpal Harianja : Kejanggalan Putusan PN Cibinong Harus Diusut