Realisasi APBD 2023 Kurang Optimal, Bupati Bogor Diminta Evaluasi Kinerja Pelaksana Proyek

Cibinong, HRB 

Hingga bulan September atau empat bulan sebelum tahun 2023 ini berakhir, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor dilaporkan belum melewati 55 persen. Sehingga hal ini menimbulkan kekhawatiran banyak pihak akan terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang cukup besar.

Menurut aktivis mahasiswa sekaligus Ketua DPD Pemuda Nasionalis Kabupaten Bogor Fawatulloh Fawait, terlihat ada sesuatu yang kurang ‘normal’ dalam penyusunan hingga pelaksanaan program serta penayangan lelang proyek sehingga banyak program yang belum dikerjakan sampai menjelang akhir tahun 2023 ini.

“Soal Silpa ini sudah seringkali terjadi di Kabupaten Bogor, artinya ada sesuatu yang mengganjal atau kurang normal. Misalnya program kerja dan proyek-proyek disusun bareng tim perencana dan penyusun keuangan daerah. Lalu idealnya kan paling lama 3 atau empat bulan setelah pengesahan APBD di bulan Januari, lelang proyek dan program sudah berjalan dong,” kata Sihol, sapaan akrab Fawatulloh, Minggu (3/9/2023).

Karena itu, Sihol mempertanyakan kemampuan kinerja para kepala SKPD, khususnya bidang perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan pelaksana teknis kegiatan serta pemegang proyek di lingkup Pemkab Bogor. “Kenapa sampai menjelang akhir tahun pengerjaan proyek dan program tidak berjalan optimal? Ini harus jadi evaluasi Bupati Iwan,” ucap Sihol.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Teuku Mulya, mengungkapkan bahwa hingga September 2023 realisasi APBD hampir memasuki 56 persen, dan anggaran tersebut masih terfokus pada bantuan keuangan ke desa.

Baca juga:  Ciptakan Charging Power Panel Surya, Mahasiswa Elektro UIKA Raih Gelar Inovasi Kabupaten Bogor

Dimana, selain gaji pegawai, realisasi APBD tahun 2023 ini masih banyak terserap kepada program bantuan keuangan seperti Anggaran Dana Desa (ADD) dan program Satu Miliar Satu Desa (Samisade). “Realisasi kan banyaknya ADD, Samisade. Untuk fisik di PUPR sudah, tapi tahap pertama,” ujar Teuku Mulya.

Untuk kegiatan fisik, lanjut dia, masih sedikit hanya beberapa yang sudah dilaksanakan dan menyerap anggaran seperti kegiatan di DPUPR yang sudah memasuki tahap pertama. “Dinas Pendidikan juga masih belum,mereka kan sebagai penyerap anggaran lumayan tinggi,” terangnya.

Realisasi APBD akan mulai terlihat cepat pada November-Desember dimana di bulan itu biasanya kegiatan fisik sedang masif dilakukan. “Banyak juga yang mulai melakukan pencairan,” ungkapnya seraya menyebut kebiasaan di akhir ini, kata dia, memang kerap terjadi di Kabupaten Bogor.

Ia menambahkan, untuk realisasi bantuan keuangan infrastruktur Samisade sampai saat ini baru 60 persen sesuai dengan taba pertama. Sisanya, setelah pekerjaan dan laporan tahap pertama selesai. “Tapi yang tahap pertama juga masih ada beberapa desa yang belum menerima transfer,” bebernya seraya berharap realisasi APBD bisa terserap sesuai target, dan kegiatan pembangunan berjalan dengan baik.

Secara terpisah, Kepala Bagian Keuangan BPKAD Kabupaten Bogor, Achmad Wildan mengatakan, realisasi APBD terus berjalan seiring banyaknya program yang sudah berjalan baik fisik maupun program lainnya. “Memang benar biasanya realisasi anggaran akan meningkat di akhri tahun atau di bulan November Desember,” imbuhnya. (Cky)