Cibinong, HRB – Klaim Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Arif Rahman pihaknya akan dapat merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga 100 persen di 2022, disikapi dengan nada pesimis oleh kalangan wakil rakyat atau anggota DPRD Kabupaten Bogor.
Pesimisme itu mencuat dari Sekretaris Komisi II DPRD Lukmanudin Arrasyid. Alasannya, realisasi PAD di Kabupaten Bogor hingga awal November baru mencapai sekitar Rp3 Triliun dari target yang telah ditetapkan yakni Rp 3,7 Triliun.
“Sementara realisasi hingga awal November baru sampai Rp3 triliun. Tapi mudah-mudahan jika Bappenda menargetkan Rp3,7 triliun dapat terealisasi hingga akhir tahun ini. Walaupun saya sangat pesimis untuk target bisa tercapai,” kata Lukmandin dalam keterangannya, Minggu (20/11/2022).
Ia pun menilai, ada beberapa faktor yang menghambat dalam merealisaikan target PAD, khususnya pada sektor restribusi. Seperti pada retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang saat ini telah menggunakan sistem Online single submission (OSS).
Dengan OSS tersebut, lanjut Lukman, rupanya ada dampak negatif yang ditimbulkan dan sangat terasa di daerah. “Sistem OSS masih belum sempurna seutuhnya, karena dengan sistem OSS ini ada dampak negatif bagi perizinan di daerah atau menyulitkan pelaku usaha di daerah,” kata dia.
“Misal Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB perumahan yang sekarang berubah jadi PGB, semula ada IMB induk dan pecahan, namun pada hari ini dalam sistem OSS tidak ada IMB pecahan. Sementara ketika pengusaha mengajukan kredit perbankan yang diminta itu IMB pecahan,” jelasnya.
“Dan hal itu, tentu saja membuat banyak pengusaha segan untuk membayar retribusi IMB, dan pada akhirnya berpengaruh kepada PAD Kabupaten Bogor,” sambung Lukman yang juga menjabat Bendahara DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bogor.
Apalagi pada 2022, lanjut Lukman, Bappenda menargetkan Rp92 Miliar pada sektor retribusi IMB. Sedangkan untuk realisasi hingga awal November untuk retribusi IMB kurang dari 50 persen atau baru mencapai 40 persen.
“Dengan kondisi tersebut sedikit banyak berpengaruh kepada APBD Kabupaten Bogor, jika capaiannya tidak tercapai APBD kita tidak maksimal. Selain itu masih banyak variabel yang menjadi lose pendapatan di daerah karena kebijakannya diambil oleh pemerintah pusat juga,” paparnya.
Namun begitu, Lukman menyadari Pemkab Bogor pun tidak bisa berbuat banyak ihwal persoalan tersebut. Sebab kebijakan kaitan OSS merupakan kewenangan pemerintah pusat.
“Namun PAD yang paling signifikan adalah dari sektor retribusi, jadi kalau retribusi tidak maksimal itu jadi beban,” imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Arif Rachman menegaskan dirinya optimis Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun 2022 bisa mencapai lebih dari Rp 3,6 triliun walaupun penerimaan pajak atau PAD dirasa agak lambat. Optimisme itu mencuat lantaran capaian pada bulan Oktober lalu sudah mencapai 92 persen.
“Memang agak lambat penerimaan pajaknya jika dibandingkan Tahun 2021 lalu. Tapi kita di Bappenda tetap optimis kita bisa mencatat jumlah PAD kita di Tahun 2022 ini bisa lebih dari target tahun ini,” kata Arif Rachman kepada wartawan, Rabu (16/11/2022).
Pria yang berkarir di Bappenda dari bawah ini menuturkan, dari target PAD sebesar Rp Rp 3,6 triliun, progres yang tercapai sudah di angka 92 persen. Karena itu, di sisa waktu tahun ini ia meminta jajarannya bekerja lebih giat lagi untuk meningkatkan raihan PAD.
“Kepada jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bappenda yang ada di beberapa wilayah, saya minta digenjot terus capaiab PADnya hingga bisa melampaui target di akhir tahun nanti,” tutur Arif yang saat ini sedang fokus mendampingi atlet Tarung Drajat bertanding di ajang Porprov Jabar XIV 2022.
Ia mencontohkan, melonjaknya PAD pada 2021 karena Pemkab Bogor mendapatkan tambahan pendapatan pajak dari hasil jual beli Mall Aeon di Kawasan Sentul City, Babakan Madang.
“Semoga di tahun ini ada lagi kejutan tambahan pendapatan seperti Tahun 2021 lalu pendapatan pajak tambahan dari transaksi jual beli Mall Aeon itu mencapai Rp 94 miliar,” tambahnya.
Kemudian, guna memaksimalkan potensi PAD, Arif menyebutkan Bappenda juga menggenjot piutang pajak bumi bangunan (PBB) yang jumlahnya sangat besar dan signifikan menyumbang PAD, yaitu lebih dari Rp 1,2 triliun.
“Piutang PBB kita mencapai Rp 1,2 triliun, sebagian besar tak tertagih karena ada sengketa hukum seperti kepemilikan ganda objek pajak. Namun, kami tetap berusaha semaksimal mungkin menagih piutang pajak baik dengan cara konvensional maupun dengan menawarkan program pemutihan, pemberian diskon atau penghapusan denda piutang,” pungkas Arif. (Cky)
Tags: PAD Kabupaten Bogor
-
Merasa Telah Tempuh Perizinan, Pemilik Resto Puncak Asri Merasa Diperlakukan Tidak Adil Oleh Pemkab Bogor
-
PWI Kabupaten Bogor Laksanakan Upacara HUT RI ke-79
-
PWI Kota Bogor Sehatkan Wartawan Lewat Program Jumat Sehat
-
Berto Tumpal Harianja : Kejanggalan Putusan PN Cibinong Harus Diusut
