IST: Rudy Susmanto.(foto: fus/ant) Cibinong, HRB – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto yakin, Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) sektor sektor wisata, bisa menjadi salah satu indikator dalam menangani inflasi di Bumi Tegar Beriman.
Karena itu, ia berencana untuk membentuk sebuah rancangan kegiatan berupa even tahunan di tahun 2023 mendatang dengan mengkolaborasikan sektor UMKM dan potensi wisata yang ada, melalui sebuah acara yang sifatnya berkelanjutan setiap tahun.
“Arahan instruksi dan kebijakan pemerintah pusat sudah cukup jelas (terkait inflasi dengan mendorong potensi UMKM-red), yang menjadi arahan dan kebijakan dari pusat kita contoh, kita aplikasikan dan kita pun menjalankan,” kata Rudy, Kamis (15/9/2022).
Lebih lanjut, politisi Gerindra ini menjabarkan, melalui kegiatan yang terintegrasi itu nantinya, tidak hanya akan berdampak terhadap peningkatan ekonomi warga, khususnya para pelaku UMKM itu sendiri, tapi juga bisa menjadi barometer dalam menarik investor di Kabupaten Bogor terutama pada sektor wisata.
“Contoh adanya beberapa pameran produk UMKM yang kita ingin selenggarakan dengan skala besar, supaya para pelaku dunia usaha kecil menengah produk-produknya bisa kita pamerkan di satu tempat. Dengan harapan tentunya, kegiatan ini bisa menarik investor yang ingin berinvestasi di bidang perdagangan Kabupaten Bogor,” bebernya.
Maka dari itu, ia berharap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di Kabupaten Bogor bisa saling berkoordinasi untuk mewujudkan even tahunan yang dimaksud. Dengan syarat, kata Rudy, tidak menggunakan anggaran yang terlalu besar.
“Intinya, kegiatan ini tak hanya menjadi sarana bagi pengembangan UMKM tapi juga bisa menjadi salah satu destinasi wisata dan daya tarik tapi juga ikon Kabupaten Bogor. Dimana , komoditi peternakan,perikanan juga bisa turut serta dalam pameran ini, yang menjadikan suatu tersebut bisa menjadi sebuah event berskala besar tanpa menggunakan anggaran yang cukup besar, karena ditanggung oleh SKPD bersama-sama,” pungkas pria berusia 36 tahun itu.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah untuk tidak ragu untuk menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk menyelesaikan persoalan dari penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah telah mengeluarkan payung hukum terkait penggunaan anggaran untuk keperluan tersebut.
Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah se-Indonesia terkait pengendalian inflasi, Senin (12/09/2022). Acara yang berlangsung secara hybrid ini dipusatkan di Istana Negara, Jakarta.
“Tidak perlu ragu-ragu menggunakan anggaran yang ada karena sudah ada Peraturan Menteri Keuangan dan juga SE [Surat Edaran] dari Menteri Dalam Negeri. Payung hukumnya sudah jelas, asal penggunaannya betul-betul digunakan dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan karena penyesuaian harga BBM yang minggu yang lalu baru kita sampaikan,” ujar Presiden.
Presiden menyampaikan, hingga saat ini realisasi APBD masih berada di kisaran 47 persen, padahal kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sangat besar.
Untuk itu, pemerintah pusat mendorong pemda untuk menggunakan dua persen dari dana transfer umum yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk subsidi dalam rangka menyelesaikan akibat dari penyesuaian harga BBM.
“Bentuknya, bisa bansos [bantuan sosial], terutama kepada rakyat yang sangat membutuhkan. Nelayan misalnya, kan harian menggunakan solar ini bisa dibantu dengan menyubsidi mereka. Ojek misalnya, ini juga menggunakan BBM, bisa dibantu dari subsidi ini.”
“Juga UMKM, bisa juga dibantu dalam pembelian bahan baku yang naik karena kemarin ada penyesuaian harga BBM. Transportasi umum, juga bisa dibantu kenaikan tarifnya berapa itu yang dibantu, bukan total dibantu, tetapi kenaikan tarif yang terjadi itu bisa dibantu lewat subsidi ini,” ujarnya.
Menurut Presiden, alokasi dua persen dari dana transfer umum ini berjumlah sekitar iRp2,17 triliun. Selain itu terdapat alokasi belanja tidak terduga sebesar Rp16,4 triliun dan baru digunakan Rp6,5 triliun.
“Artinya masih ada ruang yang sangat besar untuk menggunakan dana alokasi umum maupun belanja tidak terduga oleh provinsi, kabupaten, maupun kota,” tuturnya.
Presiden pun meminta pemda untuk memanfaatkan komponen belanja tidak terduga untuk mengendalikan inflasi di daerah masing-masing seperti kenaikan bahan pangan.
“Misalnya harga bawang merah. Bawang merah berasal yang banyak dari Brebes, misalnya ini Provinsinya Lampung. Brebes ke Lampung berapa transportasinya? Biaya transportasinya Rp3 juta itu yang ditutup oleh pemda sehingga harga yang terjadi adalah harga petani di Brebes kemudian sama dengan harga yang ada di pasar. Kalau itu semua daerah melakukan, ini kita akan bisa menahan inflasi agar tidak naik,” kata Presiden mencontohkan.
Lebih lanjut, Presiden kembali mengingatkan para kepala daerah untuk waspada terhadap inflasi, utamanya yang berkaitan dengan harga pangan.
Presiden menyampaikan, pangan berkontribusi cukup besar terhadap kemiskinan di daerah. Apabila harga pangan naik, maka kemiskinan di daerah juga akan ikut naik.
“Utamanya itu beras sebagai komponen utama. Jadi hati-hati kalau harga beras di daerah Bapak, Ibu sekalian itu meskipun hanya Rp200 atau Rp500 [naik], segera diintervensi karena itu menyangkut kemiskinan di provinsi, di kabupaten, dan di kota Bapak, Ibu pimpin. Itu akan langsung bisa naik angka kemiskinannya,” pungkasnya. (par)
Tags: Even, Inflasi, Rudy Susmanto
-
Merasa Telah Tempuh Perizinan, Pemilik Resto Puncak Asri Merasa Diperlakukan Tidak Adil Oleh Pemkab Bogor
-
PWI Kabupaten Bogor Laksanakan Upacara HUT RI ke-79
-
PWI Kota Bogor Sehatkan Wartawan Lewat Program Jumat Sehat
-
Berto Tumpal Harianja : Kejanggalan Putusan PN Cibinong Harus Diusut
