Ruhiyat : Proyek RSUD Rp109 M Jangan Jatuh ke Kontraktor Abal-Abal

Ruhiyat SujanaIST : Ruhiyat Sujana.

Cibinong – Sejumlah proyek fisik Kabupaten Bogor yang selama ini pembangunannya dari hasil perusahaan kontraktor pemenang program lelang di lembaga Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULPBJ) Kabupaten Bogor, dinilai ada yang hasil pekerjaan fisiknya amburadul.

Bahkan tak jarang ketika pelaksana kontraktor dari PT. yang mengerjakannya itu diminta untuk mempertanggung jawabkannya, hanya melahirkan debat kusir saja.

“Saya berharap dengan kejadian pengalaman hasil lelang ULPBJ semacam itu, khusus dalam proses pelelangan proyek Rumah Sakit senilai Rp.109 M ini jangan sampai jatuh ke tangan Kontraktor bermental abal-abal,” tegas Ruhiyat Sujana, anggota DPRD Kabupaten Bogor, dari fraksi Demokrat melalui telepon seluler, Minggu (4/7/2021).

Yang lebih aneh lagi menurut Ruhiyat, masih ada perusahan yang pernah bermasalah sebelumnya masih diberikan atau mendapatkan pekerjaan proyek, “Ini kan lucu sehingga menimbulkan tanda tanya berbagai pihak”.

Dikatakan Ruhiyat, pernyataan itu beralasan karena melihat kejadian-kejadian seperti penanganan proyek renovasi bangunan Masjid Baitul Faizin, yang konon menyerap anggaran hingga kisaran 20 miliar lebih. Namun hasil bangunannya tidak sesuai dengan yang direncanakan.

“Hingga saat ini bangunan renovasi masjid itu, walau sudah dipakai masyarakat untuk sholat berjamaah, namun belum pernah masjid itu diresmikan oleh Bupati Bogor Ade Yasin,” tambah Ruhiyat lagi.

Belum lagi, lanjut Ruhiyat, pada sejumlah bangunan jalan seperti yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor, ditengarai hasil atau mutu pekerjaan proyek jalan tersebut juga sangat memprihatinkan.

Untuk itu, anggota dewan yang memiliki latar belakang sebagai aktivis vokal ini pun meminta, agar dalam proses pembangunan rumah sakit di Desa Cogrek Kecamatan Parung benar-benar dapat tertangani oleh perusahaan kontraktor yang profesional dan bertanggungjawab. Sebab, menggunakan anggaran bantuan dari Provinsi Jawa Barat tahun 2021 sebesar Rp 109 miliar, ini bukan bilangan uang yang sedikit jumlahnya

Baca juga:  Penyelesaian Sidang Dugaan Suap Bupati Ade Yasin Cs Terhadap Auditor BPK Jabar Ditunggu

“Karena itu merupakan proyek pembangunan sebuah rumah sakit, maka sudah seharusnya jika perusahaan pemenang proyek itu, nantinya juga harus memiliki sertifikat khusus. Sebagai bukti bahwa perusahaan kontraktor itu telah pernah melaksanakan pembangunan rumah sakit dengan baik, sesuai dengan standar aturan yang berlaku,” papar Ruhyat lagi.

Tidak hanya itu, Ruhiyat juga menekankan kepada seluruh rakyat kabupaten bogor serta berbagai elemen kemasyarakatan yang ada, untuk turut serta dalam mengawasi dan mengawal baik dari proses pelelangan di ULPBJ hingga pelaksanaan pekerjaan dilapangan nantinya. Dan jika dikemudian hari ternyata terdapat perbuatan pelanggaran hukum, maka jangan segan-segan rakyat untuk juga melaporkannya kepada pihak yang berwajib, agar kontraktor pelaksana proyek gedung rumah sakit itu dapat mempertanggung jawabkannya dihadapkan hukum. 

Hal yang sama dikatakan Koordinator Gerakan Masyarakat Pemburu Korupsi (Gempur) Wilayah Bogor Raya, H. Bahrudin, adanya proyek pembangunan rumah sakit umum di wilayah Bogor Utara itu, harus diawasi oleh berbagai elemen masyarakat. Sehingga, ketika ada tindak pidana penyelewengan anggaran bisa terpantau oleh masyarakat. 

“Apalagi, rumah sakit ini memang sangat dibutuhkan oleh warga di wilayah utara Kabupaten Bogor. Kami juga akan ikut serta melakukan pengawasan pembangunannya apabila sudah berjalan,” katanya.

Bahrudin pun berharap adanya ketegasan dari aparat penegak hukum, pada saat masyarakat memberikan laporan adanya tindak pidana korupsi dari proyek rumah sakit tersebut.

“Tindak tegas semua oknum yang melakukan tindak pidana korupsi, apalagi itu terkait dengan kepentingan masyarakat banyak. Jangan sampai aparat hukum ‘tumpul ke atas tapi tajam ke bawah’,” tegas Bahrudin.  (Irv)

Tags: