Sukaraja, rakyatbogor.net – Realisasi program Satu Miliar Satu Desa (Samisade) di Desa Cadas Ngampar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor yang diduga dikerjakan asal-asalan mendapat sorotan tajam dari sejumlah pihak.
Salah satunya anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Teguh Widodo. Kepada Rakyat Bogor, Teguh mengaku akan segera melakukan penelusuran ke lokasi untuk memastikan dugaan pekerjaan yang dilakukan pihak desa tersebut.
“Saya akan coba pastikan dulu dengan mencari tahu kebenarannya kepada warga di sana (Cadas Ngampar-red),” papar politisi PKS itu, Selasa (4/1/2022).
Senada dengan wakil rakyat itu, Lembaga Pemerhati Kebijakan Pemerintah (LPKP) bidang Advokasi dan Masyarakat, M.Yhuda Prawira meminta Kades bisa merealisasikan program Samisade dengan baik dan sesuai ketentuan.
Sehingga hasilnya bisa bermanfaat untuk kepentingan umum dan memajukan wilayahnya. “Kepala desa harus bisa memanfaatkan program samisade sesuai aturan dan ketentuan yang ada. Hal ini agar tidak terjadinya anggaran yang dinilai mubazir,” tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, program Samisade di Desa Cadas Ngampar, diduga dilaksanakan tidak sesuai spek. Hal itu terlihat dari kualitas hotmix yang tidak rata dan beraturan, serta terkesan asal jadi.
Diketahui dari pantauan di lapangan, ditemukan beberapa titik yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), seperti tidak beraturan. Sehingga Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Kepala Desa harus siap bertanggung jawab.
Ironisnya, Kepala Desa Cadas Ngampar, Jejen yang dikonfirmasi hal ini, belum bisa memberikan keterangannya. Diketahui, realisasi samisade tahap II dengan volume 750 x 3,5 x 0, 03 meter berada di Kampung Cijulang RT 03 RW 03 , dengan anggaran Rp.330 Juta. Namun hal itu, terkesan mubazir lantaran kualitas yang ada, disinyalir asal-asalan. (Asb)
-
Merasa Telah Tempuh Perizinan, Pemilik Resto Puncak Asri Merasa Diperlakukan Tidak Adil Oleh Pemkab Bogor
-
PWI Kabupaten Bogor Laksanakan Upacara HUT RI ke-79
-
PWI Kota Bogor Sehatkan Wartawan Lewat Program Jumat Sehat
-
Berto Tumpal Harianja : Kejanggalan Putusan PN Cibinong Harus Diusut
