Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin Cibinong – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin mengapresiasi upaya-upaya kolaboratif yang dilaksanakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor dalam mencegah timbulnya permasalahan pertanahan di Bumi Tegar Beriman.
Apresiasi itu diungkapkannya saat menjadi narasumber pada kegiatan sosialisasi upaya pencegahan kasus pertanahan di Kabupaten Bogor, di Bigland Sentul Hotel Convention, Sentul, Babakan Madang, Senin (15/11/2021).
Burhanudin mengatakan, Pemkab Bogor mengapresiasi upaya-upaya kolaboratif antara BPN serta instansi yang berkaitan dalam mencegah terjadinya permasalahan pertanahan di Kabupaten Bogor. Sekda juga mendukung program-program yang diluncurkan BPN Kabupaten Bogor dalam menangani masalah pertanahan.
“Konflik pertanahan di Kabupaten Bogor khususnya, umumnya di Indonesia, yakni konflik pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan masyarakat, pemerintah dengan pihak ketiga, perusahaan dengan perusahaan, dan masyarakat dengan perusahaan,” ungkapnya.
Menurutnya, penting sekali meningkatkan sinergi dengan semua pihak untuk mencegah timbulnya masalah pertanahan. Ke depan perlu juga adanya regulasi, untuk perusahaan-perusahaan yang terlanjur memiliki tanah yang luas. Misalkan, jika mereka belum memanfaatkan tanahnya, harus bagaimana.
“Apakah harus bekerjasama dengan pemerintah daerah atau pemerintah desa, dibuatkan semacam kelompok tani, sehingga masyarakat bisa menggarap tanah tersebut, menggarap untuk tanaman produktif, dan tidak boleh dioperalihgarapkan tanpa diketahui oleh desa atau pemerintah daerah atau perusahaan bersangkutan,” tandas Burhanudin.
Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Sepyo Achanto mengungkapkan, kasus pertanahan saat ini menjadi trending topik di tingkat nasional. Dan pihaknya saat ini tengah melakukan upaya-upaya pencegahan kasus pertanahan yang ada di Kabupaten Bogor.
Ia mengatakan, masalah pertanahan menjadi pekerjaan rumah kita bersama, karena permasalahan pertanahan ini bisa terjadi di beberapa pihak, artinya bisa terjadi di pihak pemerintah juga pihak-pihak dari luar pemerintah. Maka kita harus bersatu-padu merapatkan barisan, berkolaborasi, agar tidak terjadi atau timbul permasalahan-permasalahan pertanahan.
“Alhamdulillah, sampai dengan saat ini kolaborasinya sangat luar biasa, ini adalah poin penting untuk mengantisipasi munculnya permasalahan pertanahan, sehingga kita harus lanjutkan kolaborasi ini dan tetap solid,” tandas Sepyo. (axl)
-
Pengumuman PSU DPKPP
-
Merasa Telah Tempuh Perizinan, Pemilik Resto Puncak Asri Merasa Diperlakukan Tidak Adil Oleh Pemkab Bogor
-
PWI Kabupaten Bogor Laksanakan Upacara HUT RI ke-79
-
PWI Kota Bogor Sehatkan Wartawan Lewat Program Jumat Sehat
