Sikapi Keluhan Warga, Ketua Komisi IV Harapkan Peningkatan Layanan di RSUD Cileungsi 

CILEUNGSI, HRB – Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan (Dapil) 2, Muad Khalim, angkat bicara terkait persoalan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cileungsi yang sebelumnya dikeluhkan masyarakat tentang minimnya fasilitas alat kesehatan (alkes) dan tenaga medis.

Tak hanya itu, terkait parkir yang dikeluhkan masyarakat juga turut menjadi sorotan dirinya. Namun begitu, Muad mengaku tak bisa berkomentar banyak lantaran pengelolaan parkir di RSUD tersebut dilakukan oleh pihak ke tiga.

“Untuk keluhan fasilitas, saya sering mendorong untuk peningkatan Alkes. Tapi, yang perlu dipikirkan bukan sekedar Alkesnya, karena disisi lain juga harus disiapkan tenaga medis sesuai dengan profesinya, dengan melihat bagaimana gedung atau ruangannya, cukup gak anggarannya?,” kata Muad Khalim saat dihubungi Rakyat Bogor, Kamis (30/6/2022).

Muad menambahkan, secara pelayanan diakuinya memang tidak maksimal sesuai harapannya sebagai wakil rakyat. Hal itu diakuinya, meski sudah sering menyampaikan dalam rapat-rapat di Komisi IV.

“Saya kira tidak hanya RSUD Cileungsi saja, semua RSUD di Kabupaten Bogor, selalu saya tekankan untuk memaksimalkan pelayanan,” jelasnya.

Tak hanya itu, ia mengaku paling sering komunikasi dengan pihak manajemen RSUD, terkait banyaknya masyarakat yang meminta pertolongan tentang beberapa keluhan yang dirasakan.

“Terkait kritik masyarakat maupun aktivis, bagus bangetlah. Saya pikir lebih banyak yang kritik tajam lebih bagus selama untuk kepentingan masyarakat,” imbuhnya.

Disinggung kaitan perlu adanya Insoeksi Mendadak (Sidak) yang sebelumnya pernah diutarakan salahsatu Anggota Komisi IV, dirinya sebagai ketua komisi belum bisa menjelaskan secara mendetail.

“Kalau sidak belum dijadwalkan. Tapi kalau datang ke RSUD, saya sering tanpa sepengetahuan siapa-siapa,” imbuhnya.

Sementara berkaitan parkir yang dikeluhkan masyarakat karena biaya yang terlalu mahal, pihaknya hanya menjelaskan jika persoalan parkir dikelola pihak ketiga.

“Maunya saya gratis, tapi tidak mungkin karena nanti PADnya berkurang jauh kalau semua parkir Rumah Sakit (RS) digratiskan. Tapi idealnya flat tidak pake dihitung jam,” tukasnya.

Sebelumnya, perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Aktivis Sosial Kemasyarakatan Wilayah Bogor Timur, mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cileungsi, Senin (11/4/2022) lalu, untuk menyampaikan aspirasi sekaligus berdialog dengan manajemen RSUD.

Baca juga:  Jalan Pahlawan Penghubung Dua Kecamatan Belum Bebas Banjir

Kedatangan mereka dalam rangka mengklarifikasi keluhan masyarakat, terkait dengan pelayanan kepada masyarakat dan ketersediaan tenaga dan alat medis.

“Dalam audensi ini, kami mewakili masyarakat menuntut adanya perbaikan pelayanan sekaligus memenuhi ketersediaan tenaga juga alat medis yang ada di RSUD Cileungsi,” ujar Aktivis Bogor Timur, Romi Sikumbang yang ditemui Rakyat Bogor ketika itu.

Romi menjelaskan, tuntutan tersebut sebanyak tujuh poin terhadap pihak managemen RSUD Cileungsi, agar kedepannya bisa menjalankan pelayanan sesuai dengan kriteria Standar Operasional Prosedur (SOP).

“RSUD Cileungsi Ini adalah yang termegah di Jawa Barat dengan pembangunannnya yang menelan anggaran Rp. Ratusan Miliar. Hal itu seharusnya diikuti dengan pelayanan yang baik dan peralatan medis yang lengkap serta tersedia tenaga medis sesuai kebutuhan,” jelas Romy.

“Namun yang terjadi adalah buruknya pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat. Sehingga berdampak munculnya keluhan masyarakat yang hendak berobat yang mengakibatkan banyak warga enggan berobat ke rumah sakit ini, dan hal ini pun diakui pihak manajemen,” tambahnya.

Persoalan lainnya, kata Romi, terkait tiket karcis parkir yang seharusnya disarankan sekali bayar, jangan dihitung per jam, karena ini bukan mal atau pusat pertokoan. Menurutnya, dengan demikian, pihak managemen bisa mengurangi beban masyarakat kecil atau tidak mampu. “Karena yang berobat disini, mayoritas masyarakat menengah kebawah,” ujarnya.

Sementara itu, pihak RSUD Cileungsi tidak menampik adanya keluhan masyarakat yang muncul terkait minimnya fasilitas maupun tenaga medis. Hal itu diakui dr.Aprizal selaku hubungan masyarakat (Humas) kepada Rakyat Bogor.

Menurutnya, adapun keluhan bagi masyarakat tentang hal ini, pihaknya mengaku menerima dengan terbuka dan menganggap hal itu merupakan batas kewajaran.

“Kita membuka lebar, kita membuka diri. Namanya kan keluhan, ya kita terima, karena sejauh ini juga kita sediakan kotak saran dan kritik,” kilah dr.Aprizal. (Asb)

Tags: