SMAN 3 KOTA BOGOR JADI “SASARAN TEMBAK” SENGKARUT SISTEM ZONASI  

SENGKARUT proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMA tahun 2023, masih berbuntut panjang. Teranyar, SMAN 3 Kota Bogor yang menjadi “sasaran tembak” polemik PPDB Sistem Zonasi.

Gara-gara zonasi, sekitar seratusan emak-emak dari Keluarga Besar Marhaenis menggelar unjukrasa di gerbang SMAN 3 di Jalan R. H. Soelaeman A. Kartadjoemena Baranangsiang, Bogor Timur, Selasa, 25 Juli 2023.

Mereka menyampaikan rasa kekecewaan dan ketidakpuasannya terhadap PPDB sistem zonasi. Emak-emak ini menyebut, pihak SMA Negeri 3 Kota Bogor diduga telah melakukan kecurangan dalam PPDB sistem zonasi.

Aksi geruduk para emak-emak tak hanya membawa  poster bertuliskan kritikan dan kekecewaan terhadap sistem zonasi, mereka juga  membawa panci dan peralatan memasak,  seperti wajan dan centong.

Bahkan, beberapa di antaranya mengenakan kostum seragam putih abu-abu. Para emak ini  bergantian berorasi, yang diiringi riuh bunyi panci yang ditabuh.

Ketua Keluarga Besar Marhaenis Kota Bogor, Atty Somaddikarya mengatakan, akses masuk sekolah sistem zonasi ditutup oleh oknum berduit. “Keadilan pendidikan bagi warga sekitar menghilang,” kata Atty yang juga Anggota DPRD Kota Bogor.

Ia menyebut, keadilan pendidikan bagi warga sekitar menghilang. Keadilan pendidikan bagi warga sekitar seolah menjauh lantaran zonasi penuh kecurangan.Padahal,  mereka tinggal tak jauh dari lokasi sekolah. Hanya berjarak beberapa ratus meter saja.

“Saya punya data yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Data siswa yang melakukan kecurangan manipulasi di SMA Negeri 3,” kata Atty.

Ia menambahkan,  ada orangtua murid yang tinggalnya hanya berjarak 400 meter, 700 meter dari lokasi sekolah. Namun, anaknya ditolak masuk.

“Mirisnya, ada siswa yang tinggal jauh dari lokasi sekolah bahkan sampai numpang KK (kartu keluarga) tapi mereka diterima,” ujarnya.

Atty menuntut kepala sekolah SMA Negeri 3 Kota Bogor bertanggungjawab atas masalah tersebut. Ia bersama ibu-ibu lainnya bakal terus melakukan aksi unjuk rasa apabila tidak ada keadilan terhadap siswa yang seharusnya bisa masuk diterima di sekolah tersebut.

Adapun  Aprilda Dasa Pratiwi, salah satu koordinator aksi mengungkapkan keprihatinannya atas karut marut PPDB tingkat SMA di Kota Bogor karena disinyalir banyak kecurangan. “Ini ungkapan kekecewaan kami atas kemunduran dunia pendidikan di Indonesia,” ucapnya.

Ia menceritakan, kecurangan yang paling banyak terjadi adalah manipulasi Kartu Keluarga (KK) yang terjadi pada PPDB jalur zonasi. Kalangan berduit mengakali syarat jalur zonasi dengan membuat KK palsu.

“Banyak laporan kepada kami, tetangga yang dekat malah tidak diterima,” tutupnya.

Oleh karena itu, Keluarga Besar Marhaenis Kota Bogor, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat  dan sekolah untuk tidak menutup mata dan telinga atas kejadian tersebut. Ia menuntut pemerintah segera menindak para pelaku kecurangan.

“Gubernur memang sudah menyenutkan ada sekian yang didiskualifikasi. Tapi itu baru kata-kata, kami ingin tahu pembatalannya, dimana data dan laporannya? Kami tidak puas,” tegas Aprilda.

Dia  juga menekankan pemerintah untuk terus bertindak agar kejadian yang sama tidak terus terulang setiap tahunnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMAN 3 Kota Bogor Dewi Suhartini menyatakan tugas dari pihak sekolah hanya menerima nama-nama calon peserta didik baru yang didaftarkan oleh orangtua mereka sesuai data yang tercantum dalam situs.

Terkait dugaan kecurangan domisili, kami tidak melihat di hard copy, hanya lewat aplikasi itu,” terang Dewi.

Menanggapi aksi protes ini, Dewi menyatakan akan berkoordinasi dengan pimpinan dalam hal ini Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II. “Yang jelas, saya sebagai kepala sekolah SMAN 3 akan selalu berkoordinasi dengan pimpinan teratas,” singkatnya. (Ozi)