Soal ASN WFO, Bima Arya Mau Kaji Dulu

Bogor Tengah, HRB

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor saat ini tengah mengkaji teknis penerapan kebijakan 50 persen ASN bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) sesuai dengan instruksi yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam upaya mengurangi polusi udara di wilayah Jabodetabek yang meliputi DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang dan Bekasi. 

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, penerapan kebijakan ASN kembali bekerja dari rumah yang baru saja diterbitkan melalui Inmendagri nomor 2 tahun 2023 terkait penanganan polusi udara itu, perlu penyesuaian kepada sistem kerja sehingga perlu dikaji terlebih dahulu. “Masih kita kaji, Jumat kita putuskan,” ujar Bima kepada wartawan, Rabu (23/8/2023)

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut, instruksi yang baru keluar dari Kemendagri perlu dicermati agar implementasinya dapat disesuaikan di dinas-dinas dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lain. 

Sebab, kata dia, instruksi Kemendagri bukan hanya soal penerapan 50 persen ASN bekerja dari rumah dan sebagian lain bekerja di kantor, tetapi juga meliputi beberapa kebijakan lain yang berhubungan bidang transportasi.

Diketahui sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menerbitkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) tentang Pengendalian Pencemaran Udara pada wilayah Jabodetabek. Inmendagri ini memuat beberapa hal pokok yang perlu dilakukan kepala daerah, baik Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten serta bupati/wali kota se-Jabodetabek.

Yaitu meliputi sistem kerja hybrid, pembatasan kendaraan bermotor, peningkatan pelayanan transportasi publik, pengetatan uji emisi, optimalisasi penggunaan masker, pengendalian emisi lingkungan dan penerapan solusi hijau, serta pengendalian pengelolaan limbah industri.

Baca juga:  Atasi Masalah dan Menguntungkan, Pemkab Akan Manfaatkan Sampah di Galuga Jadi Briket

Inmendagri Nomor 2 yang merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas peningkatan kualitas udara di kawasan Jabodetabek ini, meliputi kepala daerah diminta untuk melakukan penyesuaian kebijakan pengaturan sistem kerja yakni dengan sedapat mungkin melakukan penerapan work from home (WFH) dan work from office (WFO).

Masing-masing sebanyak 50 persen bagi ASN di lingkungan perangkat daerah, karyawan BUMN dan BUMD dengan catatan dikecualikan bagi mereka yang memberikan layanan publik secara langsung atau pelayanan esensial. Selain itu, Pemda di wilayah Jabodetabek agar mendorong karyawan swasta dan dunia usaha untuk melakukan WFH dan WFO sesuai kebijakan instansi/pelaku usaha terkait. 

Adapun kebijakan WFH-WFO diharapkan dapat mengurangi mobilitas yang menyebabkan polusi udara, mengingat sebagian besar masyarakat menggunakan kendaraan bermotor baik mobil atau motor dalam beraktivitas seperti ke kantor.

Pemerintah daerah juga diinstruksikan untuk memperketat program uji emisi kendaraan dan meningkatkan pengawasan serta melakukan sosialisasi pemberian kemudahan bagi pengguna kendaraan yang tidak beremisi atau kendaraan listrik, insentif bagi kendaraan listrik seperti pembebasan dari ganjil genap, prioritas parkir atau pengurangan biaya parkir.

Kemudian, dalam pengendalian emisi lingkungan dan penerapan solusi hijau dilakukan melalui pelarangan pembakaran sampah secara terbuka, pengendalian polusi dari aktivitas konstruksi, penyiraman jalan untuk mengurangi debu, pengoptimalan penanaman pohon dan tumbuhan di ruang publik hingga ruang sempit. (Rihta)