Soal Dana Hibah ‘Siluman’ Temuan BPK Rp23 Miliar, Dewan Kabupaten Bogor Pada ‘Linglung’

Cibinong – Sejumlah pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor nampak seperti serba salah (“linglung”?) saat diminta tanggapannya terkait Soal Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bogor bersumber dari APBD TA 2020 sebesar Rp23 Miliar ‘Siluman’  hasil Temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI.

“Maaf, mas, saya mau rapat Bamus (badan musyawarah-red),” ucap Ketua DPRD Rudy Susmanto saat ditemui di lobi dewan, Senin siang (25/10/21) sambil buru-buru menuju ruang rapat meninggalkan wartawan Pelita Baru.

Sementara, Wakil Ketua dewan Wawan Haykal yang dihubungi melalui telepon selulernya Selasa siang (26/10/21) mengatakan dirinya tidak ada di kantor (DPRD-red), tapi sedang ada di luar, lagi ada acara keluarga.

“Saya tidak di kantor (DPRD-red), saya lagi di luar, kang, lagi ada acara keluarga. Jika terdapat penggunaan dana hibah yang tak sesuai dengan naskah perjanjian, maka yang salah adalah penggunanya, NPHD tidak salah. Saya nanti salah kalau mengatakan bupati yang harus bertanggungjawab,” ujarnya.

Sedikitnya Rp23 Miliar dana hibah bersumber dana APBD Pemerintah Kabupaten Bogor, Tahun Anggaran (TA) 2020 hingga kini belum juga dipertanggungjawabkan oleh sejumlah lembaga penerima dana hibah tersebut.

Adalah Ketua Tim Penaggungjawab Pemeriksa Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat, Nyra Yuliantina yang mengungkapkan hal tersebut melalui laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) TA 2020. Menurutya pemeriksaan atas realisasi anggaran 2020 dilakukan dengan dua cara, pertama pemriksaan secara intern dan kedua secara rinci mulai bulan Februari hingga April 2021.

“Adanya Rp23 Miliar dana hibah bersumber dana APBD Pemerintah Kabupaten Bogor, Tahun Anggaran (TA) 2020 tersebut, hingga kini belum juga dipertanggungjawabkan oleh sejumlah lembaga penerima dana hibah tersebut. Hal itu diketahui setelah dilakukan pemeriksaan atas realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Bogor TA 2020,” ujar Nyra dalam LHP Nomor 23A/LHP/VII.BDG/05/21.

Baca juga:  Fasos Fasum Griya Anggraini Tidak Jelas, Dewan Sebut Dinas Terkait Lalai

Dijelaskan Nyra, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) TA2020 menyajikan Belanja Hibah sebesar Rp257,143 miliar atau 85,22% dari anggaran sebesar Rp 301,854 miliar. Belanja hibah tersebut direalisasikan untuk diberikan kepada instansi vertikal (pemerintah pusat), badan, lembaga, organisai dan masyarakat/swasta.

“Hasil pemeriksaan BPK, pada LRA TA 2020 diketahui terdapat penerima hibah sebesar Rp4,369 miliar dan sebesar Rp19,151 miliar belum menyampaikan pertanggungjawaban. Untuk dana hibah sebesar Rp4,369 miliar tidak dapat diyakini sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), sedang untuk dana hibah sebesar Rp19,151 miliar jug tidak dapat diyakini dengan NPHD,” ucapnya.

Padahal, kata Nyra, untuk merealisasikan belanja hibah tersebut, Perintah Kabupaten Bogor memiliki verifikator pada Satuan Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggungjawab untuk memverifikasi usulan, kelengkapan persyaratan administrasi permohoan bantuan, penetapan penerima, pemrosesan naskah perjajian atas program kegiatan dan pertanggungjawabannya.

“Hal itu disebabkan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan sejumlah Kepala SKPD selaku verifikator tidak optimal dalam pengawasan dan penendalian terhadap penyampaian laporan petanggunawaan penggunaan dana hibah oleh penerima hibah. Kepala Bidang Perbendaharaan tidak optimal dalam pelaksanaan tugas monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah,” tandasnya.

Atas adanya temuan BPK tersebut, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kabupaten Bogor menyatakan sependapat bahwa masih ada penerima hibah yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Dan akan intens meminta laporan penggunaan kepada penerima hibah tersebut.ahp

Tags: , ,