Soal Penerapan PTM, Kebijakan Bupati Bogor-Kadisdik Bertolak Belakang

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Bogor, Juanda Dimansyah.(irv/hrb)

Cibinong – Meskipun pemerintah pusat belum mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri terkait metode pembelajaran tatap muka (PTM). Namun, Pemerintah Kabupaten Bogor justru tengah mempersiapkan jelang diselenggarakannya PTM.

Seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Bogor, Juanda Dimansyah, “Meski belum ada keputusan pasti soal PTM, kita tetap bersiap-siap. Sebab, sejauh ini banyak sekali persiapan yang harus dilakukannya. Dan menginstruksikan agar sekolah-sekolah menerapkan protokol kesehatan (prokes) jika PTM diselenggarakan,”  kata Juanda, Minggu (20/06/2021)

Pernyataan kontroversial justru diutarakan Bupati Bogor, Ade Yasin (AY) yang menyatakan, jika Pemkab Bogor akan menunggu SKB Empat Menteri terkait PTM tersebut.

“Kami belum mau memutuskan kapan bisa memulai PTM. Karena, SKB dari pusat belum keluar terkait surat itu,” kata AY belum lama ini.

Menurut AY, pihaknya akan menunggu keputusan yang dikeluarkan dari pemerintah pusat, untuk disesuaikan dengan kebutuhan yang disiapkan apabila PTM dilaksanakan.

“Yang jelas, kami tidak mau mengambil resiko dengan menggelar PTM saat lonjakan kasus Covid-19 terjadi, dan penularan virus Corona ini kepada para siswa,” tandasnya.

Menyikapi hal tersebut, Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) 2 Leuwisadeng, Abdurahman berharap, PTM bisa sesegera mungkin dilaksanakan. Pasalnya, lokasi sekolahnya yang berada di daerah pedalaman, menyulitkan para siswanya dalam menerima materi belajar melalui metode daring.

Baca juga:  Waspada Corona, Kantor PWI Kabupaten Bogor Disemprot Disinfektan

“Kami disini itu terkendala dengan masalah sinyal, terlebih lokasi kami yang berada di pelosok. Membuat kami kesulitan jika harus belajar secara daring,” tutur Abdurahman.

Sementara itu, Sekolah Dasar (SD) Negeri 02 Nanggewer, Tatang Rusmana menyatakan, baik keputusan Bupati Bogor maupun Kadisdik harus disikapi secara bijak. Menurut Tatang, tuntutan diadakannya metode belajar tatap muka juga berawal dari orangtua/wali murid.

“Baik keputusan Bupati Bogor maupun Kepala Dinas pasti menginginkan yang terbaik untuk seluruh masyarakat. Mungkin, alasan dinas mempersiapkan PTM karena adanya desakan atau keinginan dari bawah. Sebagian besar Kepsek juga pasti menginginkan PTM bisa berjalan, tapi semua kita kembalikan kepada pemerintah pusat,” ucapnya.

Dia pun berharap, apabila PTM bisa berjalan sesuai rencana dan tidak membawa dampak apapun. “Mudah-mudahan saja, ketika PTM ini dimulai tidak akan muncul kembali cluster-cluster Covid-19 dari sekolah,” tandasnya. (Irv)

 

 

Tags: , ,