Cibinong, rakyatbogor.net – Pembangunan Puncak II diklaim menjadi solusi mengentaskan kemacetan yang kerap terjadi di jalur wisata Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor. Hal ini diungkapkan Bupati Bogor, Ade Yasin, belum lama ini.
Bahkan soal rencana ini, Ade juga mengaku sudah mendapat ‘restu’ dari sejumlah pimpinan wilayah, termasuk Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui pertemuan antara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Kami bersama Pemerintah Cianjur sepakat mendorong Puncak II untuk segera diselesaikan. Karena ini salah satu solusi,” kata Ade.
Ade memaparkan, akibat kemacetan Puncak, Cianjur cukup dirugikan, lantaran para wisatawan tidak pernah sampai di Cianjur. “Cianjur itu kan dihimpit oleh berbagai kemacetan, kalau dari Bogor-Jakarta macet di Puncak, kalau dari Bandung juga macet di Padalarang, dari Sukabumi juga macet di Caringin dan Cijeruk, sehingga Cianjur jadi sepi,” papar Ade.
Diketahui, akhir pekan kemarin, ruas Jalan Raya Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor kembali jadi sorotan. Kemacetan parah hingga berkilo-kilometer kembali terjadi. Kesemrawutan lalu lintas pada lajur ini seolah tanpa solusi. Wacana pembangunan Jalur Puncak II sebagai pengurai kepadatan kendaraan di wilayah wisata ini pun kembali mengapung.
Adalah, tokoh masyarakat Cisarua, Iman Sukarya Sarkowi yang kembali mempertanyakan wacana tersebut. Menurutnya, Jalan Raya Puncak sudah tidak mampu menerima jumlah kendaraan yang masuk, apalagi di libur akhir pekan dan libur lain. Akibatnya, macet di Puncak sudah menjadi pemandangan sehari-hari.
“Dulu kita antusias dengan rencana Pemerintah membangun Jalur Puncak II, kemana sekarang ide itu?. Puncak sudah overload, upaya One Way yang diterapkan selama ini juga tak memberikan dampak positif,” katanya kepada Rakyat Bogor, Selasa (1/3/2022).
Diakui Iman, selama ini banyak program yang coba ditawarkan pemerintah untuk mengentaskan macet Puncak, namun hingga saat ini tak ada satu pun yang terealisasi. “Kami paham, hadirnya wisatawan ini memang memberi dampak positif ekonomi, tapi tolong lah dicarikan solusi yang tepat, agar sektor-sektor lainnya juga tidak terganggu,” imbuhnya.
Iman pun meyakini jika memang tak mudah merealisasikan sebuah program namun setidaknya dengan keseriusan dan ke-ngototan Pemerintah dengan dasar pada kondisi di lapangan yang sudah sangat krodit, seharusnya pembangunan Puncak II bisa terealisasi.
“Apalagi saya dengar juga sudah masuk RPJMD Pemprov Jabar dan Kemenhub pun sudah memprioritaskannya, jadi tunggu apalagi?. Sudah puluhan tahun warga Cisarua susah karena macet. Harus ada solusi yang pasti,” desaknya.
Senada, Dedi Dj warga Cisarua lainnya mengaku sudah muak dengan sistem one way. Diakuinya, polemik One Way memang sudah menjadi ‘musuh dalam selimut’ bagi warga Puncak. Ia pun mengakui, ada beberapa upaya dilakukan untuk mencari solusi terkait kemacetan, tidak pernah ada jalan keluar yang terbaik.
“Sistem one way yang diterapkan sudah hampir puluhan tahun untuk jalur Puncak, saat ini menimbulkan permasalahan sosial, dan banyak warga yang merasa dirugikan,” terangnya.
Diketahui, pembangunan Puncak II memang digadang sebagai solusi mengentaskan kemacetan Puncak. Namun seiring dengan berkembangnya waktu, rencana ini pun kian tak jelas. Setelah diklaim akan dibangun menggunakan dana APBN, proyek ini ‘diambil’ sebagai pekerjaan ambisius Pemprov Jabar. Tapi semua itu belum juga ada kejelasan.
Wacana Puncak II sempat kembali membuat asa warga Cisarua terbuka setelah Bupati Bogor Ade Yasin ngotot akan memperjuangkan rencana yang diprediksi akan menghabiskan dana Rp1,25 triliun ini.
“Ya dengan adanya jalur Puncak dua tentunya bisa menjadi pilihan pengendera yang hendak ke Bandung, dengan begitu beban jalan kawasan wisata Puncak tidak terlalu tinggi, dan kemecatan pun sedikitnya akan terurai,” ujar Bupati Bogor beberapa waktu lalu.
Tidak hanya itu, jalur alternatif pun akan terus dimaksimalkan demi memfasilitasi warga sekitar yang akan beraktifitas akibat kemacetan di jalur utama. “Selama ini banyak keluhan dari warga, kalau sudah macet atau pun sedang diberlakukan system satu arah, warga sekitar susah kemana-mana, jadi kami akan maksimalkan jalur alternatif untuk aktifitas warga sekitar yang terkena dampak kemacetan di jalur utama,” ungkapnya.
Terkait anggaran, Bupati memang mengaku, APBD Kabupaten Bogor tidak akan sanggup untuk membiayai jalan sepanjang 56 kilometer tersebut. Maka dari itu, dia sangat berharap pemerintah pusat bisa menggelontorkan uangnya untuk membangun Jalur Puncak II.
Begitu juga soal kekhawatiran pemerintah pusat akan terjadinya kerusakan lingkungan di sekitar wilayah itu pasca Jalur Puncak II dibangun, Bupati mengklaim telah memberikan jaminan kepada pusat bahwasannya pembangunan Jalur Puncak II tidak akan merusak lingkungan apalagi menjadi kawasan pemukiman.
“Kita terus yakinkan mereka bahwa tidak akan ada kerusakan lingkungan, karena kita juga punya aturan tentang tata ruangnya. Apalagi, jalan ini akan sangat berdampak baik pada keberlangsungan ekonomi masyarakat, jadi kita akan terus upayakan jalin komunikasi dengan pusat. Karena anggarannya pun besar kan, sekitar Rp1,25 triliun,” imbuhnya.
Namun sayang, hingga kini semua ambisi itu tak lebih dari wacana. Jalur Puncak II yang begitu didambakan belum juga terealisasi. (fuz)
Tags: Puncak
-
Kirab Merah Putih 1001 Meter Akan Dihelat Di Kebumen, Catat Tanggalnya
-
Distributor Kopgim Tandatangan SPJB dengan Kios Pupuk Bersubsidi Bogor
-
Pengumuman PSU DPKPP
-
Merasa Telah Tempuh Perizinan, Pemilik Resto Puncak Asri Merasa Diperlakukan Tidak Adil Oleh Pemkab Bogor