Anggota DPRD Kota Bogor Fraksi PPP, Ahmad Saeful Bakhri Kota Bogor – Sosok Lies Permana Lestari yang kini menjabat sebagai Direktur Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) Kota Bogor menuai perhatian dari Anggota DPRD Kota Bogor Fraksi PPP, Ahmad Saeful Bakhri.
Menurutnya, PDJT sekarang belum dalam kondisi baik. Oleh karenanya, direktur PDJT yang baru memiliki banyak Pekerjaan Rumah (PR) yang harus diselesaikan, terlebih harus segera diinventarisir untuk melakukan langkah-langkah perbaikan di perusahaan yang bergerak di bidang transportasi ini.
“Salah satu yang perlu dipelajari adalah terkait Perda Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) yang berkaitan dengan modal dasar,” ucapnya, Senin (6/12/2021).
Gus M sapaan akrabnya, turut menyinggung status 10 bus bantuan dari Kementerian Perhubungan yang dihibahkan kepada dinas yang kemudian digunakan oleh PDJT untuk melayani trayek Cidangiang-Bellanova Sentul. Yang harus dipelajari adalah, lanjutnya, apakah pembukaan koridor yang ada dengan bus bantuan pusat ini, dibenarkan tanpa merevisi perda PMP-nya? Kemudian setelah ada BRT ini, bus tersebut dikemanakan dan menjadi aset siapa?
“Modal dasar PDJT hingga saat ini dapat berupa cash money, juga berupa barang. Tentunya ini berbeda dengan BUMD lainnya yang berupa cash. Ini perlu menjadi catatan, kalau masih menggunakan perda lama untuk PDJT dalam hal operasional dan perda PMP untuk modal dasarnya,” ujar anggota DPRD Dapil Bogor Utara ini.
Bukan tanpa alasan Saeful mempertanyakan hal itu, lantaran perubahan PDJT menjadi perumda sampai saat ini masih dalam proses pembahasan. “Dan oleh karena itu modal dari luar belum boleh masuk kalau sudah perumda maka, 51 : 49 proporsinya baru kita bicara konsorsium, sekarangkan masih BUMD, 100 persen saham wali kota loh,” tegasnya.
Saeful menyarankan, agar direktur PDJT yang baru melakukan audit secara menyeluruh ditubuh PDJT. Sehingga keberlangsungan PDJT bisa berjalan secara simultan kearah yang lebih baik. “Jangan sampai, malah seperti sebelumnya minimal paling tahan cuma satu tahun,” pungkasnya.
Sosok Lies sendiri memang menjadi sorotan banyak pihak. Tak hanya soal prosesi seleksi yang menuai kontroversi, Lies juga sebelumnya diketahui pernah diperiksa KPK pada tahun 2019 lalu. (MTH)
-
Merasa Telah Tempuh Perizinan, Pemilik Resto Puncak Asri Merasa Diperlakukan Tidak Adil Oleh Pemkab Bogor
-
PWI Kabupaten Bogor Laksanakan Upacara HUT RI ke-79
-
PWI Kota Bogor Sehatkan Wartawan Lewat Program Jumat Sehat
-
Berto Tumpal Harianja : Kejanggalan Putusan PN Cibinong Harus Diusut
