Home      •  

Temui Plt Bupati , Tepis Perpecahan dan Sepakat Bersinergi, Acungan Jempol Untuk Rudy Susmanto

Admin Redaksi  -   11 Apr 2023
Rudy SusmantoTemui Plt Bupati , Tepis Perpecahan dan Sepakat Bersinergi, Acungan Jempol Untuk Rudy Susmanto

Cibinong, HRB – Langkah Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto yang berinisiatif menemui Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan, patut diacungi jempol.

Pertemuan dua pucuk pimpinan eksekutif dan legislatif itu berlangsung di Kantor Wakil Bupati Bogor, Komplek Tegar Beriman, Cibinong, Senin, 10 April 2023.

Anjangsana elite politik yang keduanya sama-sama kader Partai Gerindra ini menjadi jawaban banyak pandangan, jika hubungan Ketua DPRD dan Plt Bupati selama ini tidak harmonis. Kedatangan Rudy ke kantor koleganya tersebut menunjukan hubungan mereka baik-baik saja.

“Alhamdulillah Pemkab dan DPRD bersepakat untuk bersinergi untuk Kabupaten Bogor yang lebih baik,” kata Rudy usai pertemuan.

Menurut Rudy, narasi bernada kritik terhadap jalannya pemerintahan belakangan ini adalah bagian dari upaya untuk mewujudkan Kabupaten Bogor menjadi lebih baik. “Pak Plt Bupati Bogor ini pimpinan kita semua di Kabupaten Bogor, kalau untuk saya bahkan pak Iwan Setiawan ketua partai saya, komandan saya,” kata Rudy lagi.

Rudy juga merasa yakin, Plt Bupati Bogor dengan segala kewenangan dan perangkat kerja yang dimiliki terus berupaya yang terbaik dalam membangun Kabupaten Bogor. “Tidak ada ruang perasaan saat kita bicara kepentingan rakyat, bangsa dan negara, yang ada kita semua harus bersinergi membangun Kabupaten Bogor, Insya Allah akan terwujud Kabupaten Bogor yang adil dan makmur,” katanya

Hal senada juga disampaikan Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan. Dia mengatakan legislatif dan ekskutif merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sinergi keduanya jadi salah satu kunci pembangunan.

Selain itu, kata Iwan, di luar tugas dan fungsi mereka dalam menjalankan pemerintahan, keduanya juga memiliki garis perjuangan yang sama di partai politik. “Saya dan Ketua DPRD Kang Rudy Susmanto ini satu nafas, satu perjuangan di Gerindra. Insya Allah kami siap memeberikan yang terbaik untuk Kabupaten Bogor,” katanya.

Diketahui, kabar renggangnya hubungan antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Bogor menguat setelah jajaran DPRD beberapa kali melontarkan kritik terhadap kinerja Pemda. Kritik membangun sebetulnya, namun sayang hal itu banyak dipolitisir sejumlah oknum yang memiliki kepentingan pribadi.

Dalam catatan Rakyat Bogor sendiri, beberapa kali Rudy melontarkan kritik terhadap kinerja Pemkab Bogor. seperti soal untuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bogor selama 2022 yang dinilai capaian kinerja pemerintah yang kian buruk dan masih jauh dari harapan.

“Kalau ditanya nilai nol sampai 10, saya beri nilai nol untuk kebersamaan Pemkab Bogor. Apa yang mau kami nilai kalau kinerjanya seperti ini?” ucap Rudy kepada wartawan di kantornya, Rabu, 29 Maret 2023.

Rudy menyebutkan, setidaknya ada tiga contoh kasus yang menggambarkan buruknya kinerja Pemkab Bogor pada tahun lalu.

Baca juga:  Bima Arya Ingatkan Ruang Publik Jangan Sampai 'Dibajak'

Pertama, Rudy menyoroti banyaknya jabatan strategis dan jabatan kepala dinas di Kabupaten Bogor yang dibiarkan kosong begitu saja, padahal kekosongan itu sangat berpengaruh terhadap pelayanan dan roda pemerintahan.

“Kedua, Pemkab Bogor juga belum menyiapkan pengganti untuk para pejabat eselon 2 dan eselon 3 yang akan pensiun di 2023 ini,” kata Rudy.

Tak hanya itu, Rudy juga mengkritisi kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor yang menurutnya bergerak sangat lamban, bahkan cenderung mengalami kemunduran.

Buruknya kinerja pemerintah menangani hal-hal teknis berdampak pada tersendatnya sejumlah program yang sudah dianggarkan pada APBD 2023.

“Pertama, yang berkaitan dengan administrasi. Kita ini semua sama-sama tahu, Kabupaten Bogor sejak awal 2022 dipimpin sama plt, maka ada kebijakan strategis yang prosedurnya harus lewat izin Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Artinya, hal-hal yang berkaitan dengan administrasi harus dilakukan lebih awal karena pasti membutuhkan waktu,” katanya.

Persoalan administrasi yang tidak dilakukan di awal-awal tahun, lanjut Rudy, berdampak pada sejumlah program yang harusnya sudah bisa dilaksanakan menjadi tertunda. Contohnya, kata dia, pencairan Alokasi Dana Desa yang menjadi kewajiban pemerintah Kabupaten Bogor untuk menyalurkannya ke Rekening Kas Desa.

Karena lambannya mengurus hal yang bersifat teknis administrasi, realisasi pembangunan infrastruktur yang sudah dianggarkan pada APBD 2023 juga belum dilakukan.

Hal itu dikuatkan dengan defisit APBD Tahun 2023 yang nilainya mencapai Rp 400 miliar. Padahal, Rudy mengingatkan, saat APBD 2023 disetujui DPRD pada akhir 2022 lalu defisitnya sudah nol rupiah.

Masalah lainnya soal RSUD Parung. Menurut Rudy, program pembangunan RSUD Parung pada tahun anggaran 2022 menelan biaya cukup besar. Tapi bangunan tersebut hanya difungsikan sebagai klinik.

Pemerintah sama sekali belum menempuh proses untuk meningkatkan status klinik tersebut menjadi Rumah Sakit minimal tipe D.

“Itu target pembangunan di bidang kesehatan bunyinya terwujudnya RSUD Parung, bukan klinik,” katanya.

DPRD, kata Rudy, sangat mendukung terwujudnya RSUD Parung yang menjadi salah satu target Pancakarsa, yakni Karsa Bogor Sehat. Apalagi keberadaan rumah sakit tersebut sudah lama diinginkan oleh masyarakat di Wilayah Parung dan sekitarnya.

Namun, hingga hari ini, lanjut Rudy, DPRD belum menerima pengajuan Raperda soal RSUD Parung dari eksekutif.

“Jangankan raperdanya, judulnya saja belum masuk, padahal itu program prioritas kepala daerah yang tahun ini menjadi tahun terakhir untuk dicapai,” tandasnya

Terakhir, soal pembangunan Hotel Sayaga di Jalan Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong yang sudah 9 tahun mangkrak.

Padahal, proyek prestisius Perusahaan Milik Daerah Sayaga Wisata itu, sudah menyedot duit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor hingga ratusan miliar rupiah. (Ari/Fuz)

Editor: Muzakkir

Tags: , , ,

Berita Terbaru

Berita Populer