Tuding Lakukan Pungli, PD. Pasar Tohaga Akan Dipolisikan

Pasar Citeureup 2

Citeureup – Diduga telah menuding oknum Pemerintah Desa (PemDes) Citeureup, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor melakukan pungutan liar (pungli), PD. Pasar Tohaga, Cibonong, Kabupaten Bogor akan dipolisikan oleh Kepala Desa Citeureup Wawan Hermawan. Bahkan ia siap dicopot dari jabatan dan mengganti rugi kerugian yang dialami PD. Pasar Tohaga tersebut, di kantornya Jumat (08/0921).

“Jika benar ada oknum Pemdes melakukan pungli dilingkungan Pasar Citeureup, sehingga berakibat kerugian bagi PD. Pasar Tohaga, silahkan dihitung dan saya siap mengganti rugi. Tapi, sebaliknya saya juga akan menuntut ganti rugi kepada PD. Pasar Tohaga terkait masalah sampah dan baunya yang sudah puluhan tahun mengganggu warga sekitar. Saya siap meletakan “jengkol” saya, ujarnya.

Dijelaskannya, PD Pasar Tohaga telah melayangkan surat secara resmi berisi tudingan oknum Pemdes Citeurep sehingga merugikan PD. Pasar Tohaga sebab pendapatan kurang. Surat itu didasarkan pada sejumlah Peraturan Daerah (Perda) terkait tentang pasar. Menurutnya ini sangat serius dan harus diselesaikan melalui jalur hukum.

“Melalui kuasa hukum saya, Manambak Silalahi, SH saya melayangkan surat somasi, tapi kurang direspon. Setelah melayangkan somasi kedua dan akan dipolisikan, PD. Pasar Tohaga buru-buru mengundang untuk membahas masalah tersebut, tapi tidak ada titik temu. Lalu saya mengundang mereka ke Kantor Desa Citeureup, guna membahas sekali lagi masalah terebut,” ucap Wawan.

Menurut Kades Citeureup tersebut, dalam pertemuan itu, pihak PD. Pasar Tohaga diwakili kuasa hukumnya dan Pengelola Pasar Citeureup I dan II Rian dan Ndang meminta maaf. Terkait radius dan zonasi yang menjadi kewenangan PD Pasar Tohaga akan dilakukan peninjauan bersama, sehingga jelas batasnya yang mana menjadi wilayah pasar dan yag mana menjadi wilayah Desa Citeureup.

Baca juga:  Dugaan Pungli di Pasar Citeureup, Siapa Oknumnya?

Sementera itu menurut kuasa hukum Wawan, Manambak, Pemdes Citeureup berwenang melakukan kutipan dilingkungan pasar, ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, BAB III Anggaran Pendapatan dan Belaja Desa (APBDes).

“Surat resmi PD. Pasar Tohaga berisi tudingan oknum melakukan pungli di lingkungan Pasar Citeureup hanya didasarkan pada sejumlah perda, sementara jika benar ada aparat desa melakukan pungutan atas dasar Permendagri. Masak Peraturan Menteri Dalam Negeri kalah dan gugur oleh Peraturan Daerah. Jujur saya baru tahu ada perda bisa mengalahkan Permendagri,” tandanya.

Terkait adanya rencana Kades Citeureup Wawan Hermawan akan mempolisikan PD. Pasar tohaga, Pengelola Pasar Citureup I Ndang didampingi Pengelola Pasar CteureupII Rian yang ditemui usai pertemuan dengan Wawan yang didampingi kuasa hukumnya Manambak Sialahi di Kantor Desa Citeureup, mengatakan pihaknya tidak menuntut ganti rugi secara materi tapi hanya imaterial saja.

“Kami tidak menuntut secara materi, tapi hanya menuntut imaterial saja. Hari Senin (11/09/21) kami sepakat melakukan peninnjauan lapangan guna menentukan batas-batas mana yang menjadi radius dan zonasi kami serta yang menjadi radius dan zonasi desa. Terkait tuntutan  agar terminal Citeureup dan jalan yang kini masuk pasar dikembalikan lagi, akan dibahas lebih lanjut,” ucapnya. (ahp/adi)

 

Tags: ,