Undang Ganjar dan Sandiaga, Kumpulkan 400 Kades di Bilabong, Rachmat Yasin Unjuk Kekuatan Politik

MANTAN Bupati Bogor dua periode, Rachmat Yasin alias RY kembali menunjukan kekuatan politiknya. Ia mengundang Ganjar Pranowo, Bakal Calon Presiden 2024 dari PDIP dan Sandiaga Uno, Bakal Calon Wakil Presiden dari PPP ke rumah pribadinya di Komplek Bilabong, Bojonggede, Kabupaten Bogor, Sabtu, 22 Juli 2023.

Tak hanya menghadirkan dua tokoh politik nasional, RY yang juga mantan Ketua DPW PPP Jawa Barat, menunjukan taringnya sebagai tokoh politik dengan mengumpulkan 400 kepala desa se-Kabupaten Bogor.  Para Kades aktif ini diundang untuk menghadiri silaturahmi bersama kader serta simpatisan PPP.

Kabar yang beredar menyebut, para Kades itu datang berdasarkan undangan dari Rachmat Yasin Center (RYC), lembaga  yang dinahkodai langsung Mantan Bupati Bogor, Rachmat Yasin.

“Saya diundang untuk hadir, ya saya hadir. Banyak juga kepala desa lain disini yang ikut juga menghadiri kegiatan silaturahmi ini,” kata salah satu Kades yang enggan disebutkan namanya dikutip dari BogorUpdate.com, Ahad, 23 Juli 2023.

Adapun Sandiaga Uno yang menjabat sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Nasional PPP mengaku bangga mendapat dukungan dari 400 Kades di Kabupaten Bogor untuk menjadi Cawapres dari Ganjar Pranowo di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Kita juga berterima kasih kepada para Kepala Desa Se-Kabupaten Bogor secara sukarela hadir disini. Ada sekita 400 Desa yang ada di Kabupaten Bogor, dan sebagian besar hadir disini,” ucap Sandiaga.

Mendapat dukungan dari Kades Se-Kabupaten Bogor, Sandiaga Uno juga mengaku menjadi penguat optimisme untuk terus memperjuangkan masyarakat.

“Tentunya dukungan ini semakin memperkuat optimisme kami untuk bisa berjuang menghadirkan solusi bagi masyarakat. Lapangan kerja yang mudah, harga-harga yang terjangkau dan biaya hidup. Tadi mas Ganjar juga sudah menyentuh soal pendidikan dan kesehatan, itu yang akan menjadi fokus kami,” kata dia.

Kehadiran 400 Kades di acara silaturahmi politik yang digagas RY tersebut,  mendapat sorotan tajam dari Pengamat Politik dan Kebijakan Publik, Yusfitriadi. Ia menilai,  Kades ikut hadir dalam kegiatan silaturahmi Kader PPP Kabupaten Bogor, selain tidak elok juga bertentangan dengan Undang-undang Desa.

“Dalam perspektif kepala desa. Ini yang kemudian perlu adanya sebuah ketegasan dari pemerintah. Bagi saya 400 an kepala desa yang mengikuti acara di rumah Rachmat Yasin tersebut merupakan kegiatan yang melanggar hukum undang-undang (UU) desa. Dimana seorang kepala desa dilarang untuk melakukan kegiatan politik,” ucap Yusfitriadi dikutip dari BogorUpdate.com, Ahad, 23 Juli 2023.

Yus menyebut,  kegiatan yang dilakukan di rumah Rachmat Yasin jelas-jelas adalah aktifitas politik. Kendati kemasannya berupa silaturahmi.

Menurut dia, jika aktifitas tersebut tidak mendapatkan perhatian serius dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), maka kepala desa akan menjadi alat untuk mencapai kekuasaan.

“Jika dibiarkan maka Kades akan jadi alat dan selalu diseret-seret untuk kepentingan politik praktis. Dan bagi Ganjar ini merupakan agenda yang kedua kalinya, walaupun di kabupaten Bogor dalam sekala kecil hanya 400 kepala desa dalam satu Kabupaten,” tegas Yus.

Dalam perspektif hukum, lanjut Yus, saat ini belum ada normatifnya calon presiden yang disahkan oleh KPU yang ada calon presiden versi partai politik dan koalisi partai politik. Namun dalam konteks substantif, Ganjar sudah pasti dicalonkan sebagai calon presiden, karena PDIP sendiripun sudah cukup untuk mengusung calon presiden.

“Sehingga datangnya Ganjar dan Gibran ke kabupaten Bogor termasuk ke rumah Rachmat Yasin adalah upaya mempengaruhi masyarakat untuk memilihnya pada pemilu presiden 2024 besok. Dalam tidak ada implikasi hukum apapun bagi Ganjar, Rachmat Yasin dan keluarga besar PPP Kabupaten Bogor,” ujarnya

Masa kampaye yang hanya 75 hari, lanjut Kang Yus, tentu saja merupakan masa kampanye tersingkat sepanjang pemilu di indonesia. Konsekwensinya para kandidat, terutama yang berpotensi diusung menjadi calon presiden mengoptimalkan “blusukan” jauh sebelum masa kampanye.

“Karena kalau hanya berharap kepada waktu yang disediakan di masa kampanye tentu saja tidak akan optimal karena luasnya wilayah indonesia. Terlebih mengumpulkan seluruh aparatur desa, pada masa kampanye akan terlalu terlihat melanggar hukumnya, dan lembaga hukum pemilu tidak akan bisa berkelit,” tegasnya lagi.

Namun ketika belum tahapan kampanye, lanjut Dia, penegak hukum pasti akan berargumen belum masuk tahapan kampanye, karena landasannya hanya norma hukum, logika dan etika hukum tidak masuk dalam kerangka berfikir lembaga hukum pemilu sepertu Bawaslu.

“Disinilah ketika orientasi kekuasaan lebih dominan dibandingkan orientasi kerakyatan. Sehingga dengan berbagaj upaya pensiasatan apapun seakan tidak melihat etika, yang penting kekuasaan tercapai,” bebernya.

“Bagi saya, baik Ganjar, Rachmat Yasin, atau politisi manapun ketika saat ini menjadikan kepala desa dan aparatur negara lainnya untuk kepentingan politik, disitulah etika politik sudah tidak ditemukan pada para politisi kita,” pungkas Yus. (Ari)