Cibinong, rakyatbogor.net – Status Kabupaten Bogor sebagai nomor dua terbaik dengan perekonomian terbesar di Indonesia versi www.goodnewsindonesia.id, disikapi beragam sejumlah pihak. Pro dan kontra terkait luas wilayah dan jumlah penduduk menjadi dasar tolak ukur dalam perbedaan pendapat merupakan hal yang lumrah dalam menyikapi capaian tersebut.
Kendati begitu, Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor siap mengikuti arahan presiden dan mendukung akselerasi ekonomi dari kota hingga kampung dan desa melalui digitalisasi.
Menurut Iwan, digitalisasi berdampak luas pada kehidupan masyarakat di seluruh aspek kehidupan. Mulai dari bidang teknologi informasi, infrastruktur, media, kesehatan, perdagangan dan industri, transportasi, administrasi, pendidikan, pariwisata, dan lain sebagainya.
“Saya mengajak masyarakat Kabupaten Bogor agar memanfaatkan internet dan teknologi digital untuk hal-hal yang positif dan kreatif, menambah daya saing, meningkatkan perekonomian, dan membangun Kabupaten Bogor,” ujar Iwan, Selasa (29/3/2022).
Menurut Iwan dengan memanfaatkan teknologi bukan hanya meningkatkan kualitas pelayanan dan mempercepat layanan kesehatan, pendidikan, hukum tapi juga pelayanan pelayanan yang lainnya termasuk peningkatan kesejahteran ekonomi UMKM.
“Kita harus agresif mengambil peran dalam masifnya aktivitas perdagangan digital, kita harus banjiri market place-market place dengan produk-produk dalam negeri dan produk UMKM kita. Kita perkenalkan keunggulan indonesia, kita perkenalkan keunggulan produk indonesia ke berbagai penjuru dunia,” jelasnya.
Diberitakan Pelita Baru sebelumnya, pengamat kebijakan publik, Yusfitriadi menyebut ‘plakat’ Kabupaten Bogor sebagai nomor dua terbaik sebagai kabupaten dengan perekonomian terbesar di Indonesia dengan catatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar Rp236,14 Triliun, dinilai akan percuma jika tidak dibarengi dengan formulasi yang sistemik oleh Pemerintah Pusat.
Direktur Visi Nusantara ini pun meminta Pemerintah Pusat harus bisa mengoptimalisasi dan mengefektifkan PDRB yang tinggi tersebut agar bisa berkontribusi besar untuk menyelesaikan permasalah-permasalahan kesenjangan ekonomi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini.
“Tentu saja kita perlu memberikan apresiasi terhadap semua pihak yang menjadikan Kabupaten Bogor menempati urutan kedua di Indonesia dalam kapital perekonomian di Indonesia pada tahun ini. Karena salah satu indikator penting bangi pengembangan ekonomi sebuah kawasan atau daerah dengan melihat PDRB, secara jumlah total ekonomi yang dihasilkan oleh sebuah daerah. Namun, PDRB sebesar apapun tidak akan berati apapun, jika tidak ada formulasi sistemik untuk bisa berbanding lurus dengan kesejateraan masyarakat,” paparnya.
Lebih lanjut menurut Yus sapaan akrabnya, dalam hitungan PDRB ini, Kabupaten Bogor cukup meyakinkan untuk bisa tumbuh dan berkembang perekonomiannya. Namun tentu saja kondisi ini tidak serta merta angka PDRB besar akan mempunyai korelasi yang signifikan terhadap penguatan dan pemerataan perekonomian bagi masyarakat Kabupaten Bogor.
“Karena ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melihat PDRB di Kabupaten Bogor. Pertama, terkait dengan jumlah penduduk terbesar Kabupaten di Indonesia. Bisa saja PDRB yang tinggi salah satu penyebabnya adalah karena jumlah penduduk yang paling banyak,” ungkapnya.
Sehingga kata Yus, logika sederhananya semakin besar jumlah penduduk maka akan semakin besar juga potensi perekonomiannya, karena tingkat penghasilan dan pengeluaran masyarakat juga akan semakin besar.
“Kedua, pemerataan ekonomi. Bisa juga PDRB yang tinggi disebabkan terkonsentrasinya kekuatan ekonomi, sehingga pada satu sisi banyak sekali masyarakat secara ekonomi sangat tinggi, namun dilain pihak sangat mungkin juga banyak mastarakat yang secara perekonomian belum memenuhi standar kesejahteraan,” sebutnya.
Hal lain adalah, pelaku usaha. Sudah sama-sama kita fahami bahwa Kabupaten Bogor secara geografis dan topografi merupakan destinasi para invenstor dan pelaku usaha yang sangat “sexy” dan menjanjikan.
‘Sehingga sangat mungkin PDRB yang tinggi hanya berputar-putar di wilayah para pelaku usaha tersebut. Keempat, PDRB dan hitung-hitungan ekonomi lainnya di sebuah daerah hanya bersifat administratif, namun fakta di lapangan tidak serta merta PDRB yang tinggi berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat,” bebernya.
Karena itu, hal-hal tersebut kata Yus penting bangi pemerintah untuk mengoptimalisasi dan mengefektifkan PDRB yang tinggi tersebut. “Intinya, harus ada gayung bersambut dari pemerintah pusat agar nilai-nilai positif ini bisa menjadi indikator dalam pengentasan kemiskinan,” tandasnya. (fuz)
Tags: Digitalisasi
-
Merasa Telah Tempuh Perizinan, Pemilik Resto Puncak Asri Merasa Diperlakukan Tidak Adil Oleh Pemkab Bogor
-
PWI Kabupaten Bogor Laksanakan Upacara HUT RI ke-79
-
PWI Kota Bogor Sehatkan Wartawan Lewat Program Jumat Sehat
-
Berto Tumpal Harianja : Kejanggalan Putusan PN Cibinong Harus Diusut
