Wacana Pembangunan Jalan Tol, Pengamat : Selamat Tinggal Jalur Puncak II

to puncakILUSTRASI: Tol Puncak.(foto: zak/hrb)

Bogor, HRB – Wacana Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kemen PUPR) mengenai pembangunan Tol Puncak Cisarua sebagai solusi mengurai kemacetan di wilayah wisata Kabupaten Bogor. Ternyata mendapat kritikan tajam dari berbagai pihak, tidak hanya dari Camat Cisarua, Ivan Pramudia yang menilai wacana tersebut bukanlah sebuah solusi juga menimbulkan pro kontra dari kalangan aktivis maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Aktivis Bogor Selatan, Ujang Ka’mun menilai, wacana pembangunan Tol Puncak yang membentang dari Kecamatan Caringin hingga Gunung Mas tidak mewakili kepentingan masyarakat umum, tetapi merupakan pesanan pengusaha tempat wisata yang saat ini sedang membuka lahan secara sporadis tanpa mengindahkan kajian lingkungan hidup.

“Kemacetan di jalur Puncak terjadi sudah sekian lama, tapi kenapa wacana pembangunan Tol Puncak baru digagas saat ini ketika sedang terjadi pembangunan beberapa lokasi wisata. Wajar saja hal ini menimbulkan reaksi dan tudingan publik kalau wacana itu merupakan pesanan dari pengusaha,” ungkapnya kepada wartawan di Kecamatan Ciawi, Selasa (21/06/2022).

Ujang Ka’mun yang akrab dipanggil Uka itu mengungkapkan, apabila wacana pembangunan tol yang digagas Kemen PUPR benar terjadi, pastinya akan berdampak terhadap perekonomian masyarakat kecil, terutama para pedagang sentra oleh-oleh di seputar wilayah Gadog, Megamendung, Cipayung dan Cisarua.

Menurutnya, yang menjadi prioritas guna mengurangi kemacetan jalur Puncak, adanya pembenahan angkutan umum dan manajemen lalu lintas serta dilakukannya pelebaran setiap pertigaan, mulai dari simpang Gadog menuju alternatif Kopo Selatan, simpang Gadog-Gunung Geulis, simpang Megamendung hingga semua persimpangan yang ada di sepanjang jalur Puncak.

“Siapa yang akan diuntungkan dengan adanya Tol Puncak. Yang jelas, masyarakat kecil yang selama ini berjualan oleh-oleh maupun asongan di jalur Puncak, bisa kehilangan mata pencaharian mereka,” jelas pria yang juga sebagai Ketua Umum Forum Masyarakat Ciawi Peduli (Formacip).

Baca juga:  Gegara Tugu ‘Bogor Sport Tourism’, Saluran Irigasi Kadumanggu Hilang

Hal tidak jauh berbeda juga diutarakan pengamat politik dan kebijakan Yusfitriadi menilai, rencana pembangunan jalan Tol Caringin Cianjur ditengarai bakal ‘menenggelamkan’ rencana pembangunan Jalan Puncak II.

Menurutnya, dua proyek itu sama-sama bertujuan mengurai kemacetan lalu lintas di Kawasan Puncak. Namun, Yusfitriadi menyebutkan rencana pembangunan jalan Tol Caringin Cianjur relatif lebih berpeluang diwujudkan karena merupakan usulan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Sedangkan, pengamat politik dan kebijakan publik Yusfitriadi mengaku usulan rencana pembangunan Jalan Puncak II yang diinisiasi Bupati Bogor non aktif Ade Yasin dan Bupati Cianjur Herman Suherman mengandalkan anggaran pendapatan belanja nasional (APBN) akan hangus

Selain itu, dengan rencana pembangunan jalan Tol Caringin Cianjur itu rencana pembangunan Jalan Puncak II juga terjepit karena pemerintah pusat juga bakal membangun jalan Tol Sentul Karawang.

“Saya memprediksi dengan adanya rencana pembangunan jalan Tol Caringin Cianjur plus jalan Tol Sentul Karawang, maka secara realistis rencana pembangunan Jalan Puncak II bye-bye atau selamat tinggal,” kata Yusfitriadi.

Dia menuturkan, penolakan rencana atau usulan pembangunan Jalan Puncak II juga karena biayanya yang besar. Dimana diperkirakan lebih dari Rp 1,25 triliun dihabiskan untuk pembangunan maupun pembebasan sebagian lahannya.

“Kalau pemerintah pusat yang menanggung pembiayaan pembangunan Jalan Puncak II, itu berat, sementara proyek pembangunan jalan Tol Caringin Cianjur dan Tol Sentul Karawang dibiayai secara prakarsa,” tutur Yusfitriadi.(axl)

Tags: , ,