ILUSTRASI: Tol Puncak.(foto: zak/hrb) Cisarua, HRB – Wacana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun jalan Tol Puncak, terus menuai tanggapan dari berbagai pihak. Kali ini, Ketua Umum Ikatan Komunitas Kawasan Puncak dan Sekitarnya (IKKPAS) Iman Jarief turut menyoroti wacana tersebut.
Pihaknya menilai rencana pembangunan jalan bebas hambatan sepanjang 18 kilometer yang membentang dari Caringin hingga Gunung Mas itu hanya akan menimbulkan permasalahan.
Karena menurutnya, pembangunan proyek tersebut akan merusak lahan di kawasan Puncak dan sekitarnya.
“Rencana itu hanya akan menambah masalah yakni rusaknya lahan di kawasan Puncak yang selama ini berfungsi sebagai area resapan air. Tol puncak bukan solusi mengatasi kemacetan, jadi kami minta kementerian PUPR jangan merusak alam,” tegasnya, belum lama ini.
Iman menuturkan, saat ini kondisi kawasan puncak sudah beralih fungsi dengan maraknya villatak berizin yang berdiri di atas lahan garapan dan aliran sungai Ciliwung.
Dan kata dia, dengan adanya pembangunan tol hanya akan menambah kerusakan lingkungan, terutama di sepanjang jalur yang dilalui, yakni kawasan Perhutani juga Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP).
“Selain akan merusak lahan yang dilalui jalur tol, nantinya akan menjamur bangunan-bangunan lain di sepanjang jalan Tol Puncak. Akhirnya, kerusakan alam semakin tidak terkendali,” tuturnya.
Meski begitu, lanjut dia, akan ada dampak positif dari pembangunan jalan tol, namun hanya akan dinikmati kalangan tertentu saja, yakni para pengusaha saja seperti Eiger Adventure Land dan Disneyland Lido yang saat ini tengah melakukan pembangunan lokasi wisata.
Sedangkan dampak negatifnya hanya akan dirasakan masyarakat lokal serti bencana alam serta luekonomi para pedagang oleh-oleh.
“Banjir bandang dan bencana longsor saat ini sering terjadi dikawasan Puncak karena maraknya alih fungsi lahan. Jika rencana pembangunan Tol Puncak dilaksanakan, berarti akan menambah kerusakan yang ada. Di sektor ekonomi, pendapatan pedagang kecil yang berjualan oleh-oleh akan tergerus,” tandasnya.
Menurutnya, solusi untuk mengatasi kemacetan di jalur Puncak bisa melebarkan jalur alternatif Gadog-Cikopo Selatan Cisarua serta memaksimal moda transportasi massal, juga memperbaiki manajemen lalulintas yakni menghilangkan One way karena dianggap bukan solusi dalam mengatasi kemacetan.
“Anehnya lagi, kalau dilihat rutenya yakni Caringin-Gunung Mas itu akan memotong kawasan Perhutani dan TNGP yang seharusnya dijaga tetapi akan dirusak,” kata Iman.
Sementara itu, Pengamat Tranportasi dan Kebijakan Publik, Andika Pakpahan berpendapat, pembangunan jalan tol dinilai tidak akan menyelesaikan permasalahan kemacetan di Kawasan Puncak karena hanya bersifat sementara.
Selain itu, alumni fakultas Hukum Universitas Indonesia itu mempertanyakan tindakan pemerintah yang selalu membangun jalan tol dengan dalih mengatasi kemacetan.
“Dibanding dengan kerusakan yang akan terjadi, rencana Tol Puncak tidak sepadan. Paling lenggang nantinya hanya sebulan, setelah itu macet lagi karena wisatawan menggunakan jalan yang biasa melalui lalui saat ini. Kenapa pemerintah selalu bangun jalan tol yang justru kerap menimbulkan masalah baru,” pungkasnya. (wan/asz)
Tags: IKKPAS, Kementerian PUPR, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, TNGGP, Tol Puncak
-
Merasa Telah Tempuh Perizinan, Pemilik Resto Puncak Asri Merasa Diperlakukan Tidak Adil Oleh Pemkab Bogor
-
PWI Kabupaten Bogor Laksanakan Upacara HUT RI ke-79
-
PWI Kota Bogor Sehatkan Wartawan Lewat Program Jumat Sehat
-
Berto Tumpal Harianja : Kejanggalan Putusan PN Cibinong Harus Diusut
