Home      •  

Wakil Rakyat Sebut Realisasi Visi Misi Bupati Tak Sesuai Target 

Admin Redaksi  -   26 Mei 2023
Wakil RakyatWakil Rakyat Sebut Realisasi Visi Misi Bupati Tak Sesuai Target

Gunung Putri, HRB 

Anggota DPRD dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Bogor, Achmad Fathoni, menyebut realisasi Visi dan Misi Bupati Bogor tahun 2022 lalu tidak sesuai target yang telah ditetapkan sebelumnya. 

“Kami melihat dalam laporan LKPj belum banyak memberikan data tingkat pencapaian Visi Misi Bupati dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023. Mestinya LKPj berpatokan pada RPJMD,” ucap Achmad Fathoni usai menghadiri pandangan Fraksi terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Bogor 2022 dalam Rapat Paripurna di Cibinong, Kamis (25/5/23).

Ia mengatakan pihaknya mengetahui apakah Visi Misi dan Janji Politik Bupati sudah terpenuhi atau belum. Selain itu, ia juga memberikan beberapa catatan terkait capaian dalam RPJMD atau Pancakarsa yang masih banyak belum tercapai dari semua sektor baik Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan dan target pendapatan daerah.

“Dari pendalaman LKPj TA 2022, kami melihat masih banyak target-target dalam RPJMD yang belum terpenuhi. Ini harus menjadi perhatian Plt Bupati karena 2023 adalah tahun terakhir masa jabatan periode 2018-2023,” jelasnya.

Lebih lanjut Fathoni memaparkan, masih banyak jalan rusak yang belum dikerjakan. Selain itu untuk bidang pendidikan dinilai masih ada ketimpangan pengangkatan Guru menjadi P3K. Serta pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang menunggak iuran BPJS atau JKN untuk bidang Kesehatan.

“Kami mengapresiasi Program samisade dalam mempercepat pemerataan perbaikan infrastruktur terutama jalan pedesaan. Akan tetapi, pengawasannya harus ditingkatkan, mengingat masih terdapat beberapa kegiatan yang tidak berjalan,” terangnya.

Baca juga:  Kavling di Jonggol Hanya Miliki Izin Lingkungan

Kemudian Fathoni menjabarkan lagi, program Bogor Sehat juga diakuinya masih banyaknya masyarakat miskin yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan, hal itu dikarenakan belum menjadi peserta JKN dan menunggak iuran JKN.

“Inj Perlu political will dari Bupati untuk merubah Perbup No. 65 tahun 2017 yang menghalangi proses perpindahan peserta BPJS ke PBI. Serta perlu political Will dari Bupati untuk bisa mewujudkan UHC di Kabupaten Bogor,” paparnya.

Kemudian dalam bidang Pendidikan, pihaknya juga mengapresiasi Komitmen Pemda dalam proses pengangkatan pegawai honorer menjadi P3K untuk kalangan guru dan tenaga kesehatan. “Tapi Program Bogor Cerdas belum tuntas, dan masih timpangnya pendidikan madrasah yang di bawah kemenag dan pendidikan di bawah Kemendiknas,” urainya.

Fathoni menyebut, sesuai RPJMD 2018-2023 target di 2023 tidak ada lagi sekolah yang rusak, tidak punya toilet dan tidak punya perpustakaan, kenyataannya belum tercapai. Kekurangan SDM guru dan Kepala sekolah mesti menjadi perhatian serius Pemda agar proses mencerdaskan anak bangsa, seperti amanat undang-undang dapat berjalan dengan baik. “Gambaran Pendidikan saat ini adalah gambaran masa depan Kabupaten Bogor,” imbuhnya.

Terhadap catatan tersebut, Fathoni memaparkan lanjut, bahwa Fraksi PKS meminta agar Plt Bupati Bogor untuk serius dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan yang berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. “Saya minta Plt Bupati memperhatikan seluruh rekomendasi yang disampaikan DPRD sebagai representasi masyarakat,” tutupnya. (Asb)

Tags:

Berita Terbaru

Berita Populer