KOTA BOGOR, HRB – Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyampaikan produk layanan inovatif Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam kegiatan presentasi dan wawancara Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2022 yang digelar secara virtual, Kamis (30/06/2022).
Pada kegiatan ini, Kota Bogor mempresentasikan inovasinya bersama sembilan inovasi dari wilayah Tatar Sunda.
Provinsi Jawa Barat mengawali dengan inovasi Atos Pamor atau Aplikasi Telusur Objek dan Subjek Pajak Kendaraan Bermotor dari Badan Pendapatan Daerah.
Inovasi merupakan aplikasi yang mendata dan menelusuri subjek dan objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang terintegrasi dengan sistem tunggakan pajak Aplikasi Pencetakan Penelusuran PKB (AP2KB).
Gubernur Ridwan Kamil menyampaikan melalui Atos Pamor sejak 2018, pelaporan dan verifikasi menjadi realtime serta hasil penelusuran yang terjamin validitasnya dengan koordinat dan peta lokasi. Atos Pamos juga memberdayakan masyarakat dengan menjadi penelusur sejumlah 1.343 pada tahun 2021.
“Penggunaan aplikasi Atos Pamor hingga 2021 jika diakumulasi telah berkontribusi sebesar Rp740.372.297.075 dari total penerimaan PKB. Hal ini sangat menguntungkan bagi Pemprov Jawa Barat dan masyarakat yang terlibat,” jelas pria yang akrab disapa Kang Emil ini.
Selanjutnya, Kang Emil mempresentasikan Kredit Mesra (Masyarakat Ekonomi Sejahtera) milik Dinas Koperasi dan Usaha Kecil.
Inovasi ini merupakan produk pembiayaan tanpa bunga dan agunan yang berbasis pengembangan perekonomian yang disalurkan melalui rumah ibadah. Penerima Kredit Mesra juga diberikan pelatihan kewirausahaan dan literasi manajemen keuangan.
Dimulai sejak 2018, Kredit Mesra menunjuk Bank BJB sebagai mitra penyalur kredit. Kini Kredit Mesra memiliki 9.321 debitur sebagai UMKM penerima manfaat yang tersebar di 789 rumah ibadah di 28 kabupaten/kota dari dua provinsi.
Sementara Walikota Bogor menyampaikan tentang e-SPPT PBB Kota Bogor ciptaan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Bima Arya menjelaskan bahwa inovasi ini memigrasikan SPPT PBB-P2 menjadi paperless, menghilangkan proses distribusi, serta mengefisienkan waktu penyampaian SPPT PBB-P2, sehingga wajib pajak Kota Bogor pasti menerima SPPT PBB-P2 secara elektronik di awal Januari.
e-SPPT PBB Kota Bogor telah menjadi aplikasi Android yang terintegrasi dengan NIK Nasional, SIMPEG Kota Bogor, KPK, Tax Clearance KSWP serta memiliki 20 kanal pembayaran. Dampak positif pun terasa secara signifikan, dimana pada semester I tahun 2021 penerimaan PBB tertinggi mencapai Rp159,25 miliar.
Seperti diketahui, program e-SPPT ini masuk ke dalam 99 top Pelayanan Publik. Inovasi e-SPPT ini dilaunching pada 2021 lalu, dan ditargetkan pada 2023 mendatang untuk SPPT tidak dilakukan secara manual.
Selain mempermudah pelayanan, e-SPPT juga bentuk penghematan anggaran dan dapat mengefisienkan waktu. Sebab selama ini, apabila SPPT dilakukan secara manual, maka membutuhkan waktu sebulan untuk satu SPPT. “Belum lagi mendistribusikan ke wajib pajak, butuh tiga bulan untuk sampai,” kata Bima.
Dengan e-SPPT ini, wajib pajak hanya tinggal mendaftarkan NOP dan NJOP. “Nanti setiap 1 Januari kita akan sebar dokumennya, mereka tinggal download saja, dan langsung bayar melalui aplikasi,” tambahnya.
Dengan adanya e-SPPT target pendapatan pajak dapat meningkat hingga 20 persen. “Kami juga sudah sosialisasikan kepada para lurah,” tegasnya seraya menambahkan bahwa Bapenda saat ini tengah membuat digitalisasi peta bidang untuk mengetahui objek pajak yang sudah bayar atau belum melaksanakan kewajibannya. (Cky/**)
Tags: e-SPPT Kota Bogor
-
Kajati Jabar Laksanakan Instruksi Presiden Tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional
-
SMAN 2 Cibinong, Sekolah Berprestasi Terbaik Kedua di Jawa Barat
-
Pejabat Negara dan Warga Berbaur Sambut HJB 541, Ini Baru Pesta Rakyat Kota Bogor Sesungguhnya
-
Dua Kades Tersangkut Kasus Hukum, DPMD Siapkan Penjabat Pengganti