Walikota Bogor: Ganjil Genap Bogor Bisa Diperketat

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto

Kota Bogor – Wali Kota Bogor Bima Arya, memastikan tidak ada pelonggaran baru terkait perpanjangan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarkat atau PPKM level 3 di wilayahnya.

Menurut Bima Arya, aturan perpanjangan PPKM level 3 masih sama seperti sebelumnya.

Hanya saja, kata Bima Arya, ada dua kebijakan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini paska pemerintah memperpanjang PPKM level 3 di pulau Jawa dan Bali.

Kebijakan pertama, yakni memperpanjang penerapan ganjil genap kendaraan di Kota Bogor, yang akan disesuaikan dengan kebijakan serupa di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor.

“Kedua terkait pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas,” kata Bima Arya kepada awak media, Selasa 21 September 2021.

Bahkan, untuk kebijakan ganjil genap, Pemkot Bogor dan Polresta Bogor Kota akan memeberlakukan lebih ketat apabila kasus COVID-19 kembali meningkat.

“Kalau datanya naik ganjil genap bisa lebih diperketat,” kata Bima Arya.

Soal pelaksanaan PTM terbatas, politisi PAN ini sudah menjadwalkan rencana uji coba yang rencananya akan dilaksanakan pada Senin, 4 oktober 2021.

Merujuk dari aturan PPKM level 3 sebelumnya, yang dikutip Pikiran Rakyat Bogor dari laman resmi Pemkot Bogor, mal kembali dibuka dengan syarat menerima 50 persen pengunjung dari kapasitas maksimal.

Baca juga:  Safari Jurnalistik PWI Kota Bogor, Wali Kota Ingatkan Siswa Bijak Gunakan Media Sosial

Masyarakat Kota Bogor yang ingin ke mal juga diwajibkan sudah divaksin dengan memperlihatkan sertifikat vaksinasi melalui aplikasi Peduli Lindungi.

Selain mal, aturan operasional restoran dan kafe juga dilonggarkan dengan memperbolehkan melayani makan di tempat atau dine in dengan kapasitas 52 peren, atau 2 orang per meja.

Sementara, jam operasiomal dibatasi hingga  pukul 20.00 WIB. “Pelonggaran ekonomi ini kami harapkan bisa memberi ‘nafas’ bagi warga yang betul-betul sulit untuk ‘bernafas’, seperti pekerja harian, buruh lepas dan sebagainya. Tetapi tetap kita tidak akan kendorkan pengawasan prokesnya,” jelas Bima.

Kemudian tempat ibadah diizinkan untuk dibuka kembali dengan kapasitas 50 persen atau maksimal 50 orang.

Sektor lainnya yang diberikan relaksasi atau pelonggaran, adalah pendidikan.

Merujuk Inmendagri Nomor 35 Tahun 2021, pelaksanaan pembelajaran bisa dilakukan dengan tatap muka terbatas dengan maksimal kapasitas 50 persen.(dkw/prb)

Tags: ,