Gunung Putri, HRB
Pemerintah Desa (Pemdes) Bojongkulur Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, bersama perwakilan warga dan sejumlah aktivis lingkungan kembali menyambangi Komisi V DPR RI. Kedatangannya untuk meminta agar normalisasi Sungai Cileungsi-Cikeas, untuk segera direalisasikan.
Kepala Desa Firman Riansyah yang didampingi Ketua KP2C (Komunitas Peduli Sungai Cileungsi Cikeas) Puarman diterima oleh Mulyadi, anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Gerindra pada hari Rabu 7 Juni 2023 di Senayan. “Kami membawa surat permohonan yang ditujukan kepada Menteri PUPR melalui komisi V DPR RI di Gedung Nusantara II Jakarta,” katanya, Rabu (7/6/2023).
Selanjutnya, Mulyadi pada saat rapat langsung menyerahkan surat Kades Bojongkulur kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. “Aspirasi masyarakat yang disampaikan, diantaranya memberikan apresiasi dan mendukung penuh program pengendalian banjir komprehensif yang direncanakan BBWS Ciliwung Cisadane Kementerian PUPR di Sungai Cileungsi dan Sungai Cikeas,” paparnya.
Kemudian, lanjut dia, meyakini jika design pengendalian banjir terintegrasi telah terealisasi semuanya, maka banjir akan terkendali. Dari penanganan tersebut adalah, normalisasi sungai, perkuatan tebing sungai, Revetment Tanggul, pengerukan Situ dan Waduk.
“Kami juga mengajukan beberapa permohonan, yaitu percepatan normalisasi sungai Cileungsi dan sungai Cikeas pada lokasi-lokasi yang dapat dikerjakan tanpa pembebasan lahan,” terangnya.
Lanjut Firman, kemudian penanggulangan sementara (emergency construction) pada titik lokasi rawan banjir dengan membangun beberapa titik. “Yang diajukan untuk dibangun, yakni Tanggul – tanggul, perkuatan tebing tanpa pembebasan tanah, pengerukan badan sungai dam jembatan,” tutupnya.
Terpisah, Ketua KP2C Puarman juga menyampaikan usulan percepatan rencana pembangunan, yang diantaranya Bendungan Narogong, Long Storage Garuda, Desa Dayeuh serta Kolam Retensi lainnya. “Revitalisasi Bendung Bekasi salah satunya dengan menurunkan permanen TMA (Tinggi Muka Air) Bendung sekitar 2 meter,” ujarnya.
Seperti diketahui, saat ini program normalisasi masuk tahap STUDI LARAP (Land Acquisition and Resetlement Action Plan) yaitu kajian dampak sosial ekonomi penyiapan lahan oleh Kementerian PUPR.
Selanjutnya penyiapan lahan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dan pekerjaan konstruksi dibiayai APBN melalui Kementerian PUPR. Terkait penyiapan lahan normalisasi sungai, tokoh Desa Bojongkulur Ambar Retnowati bertekad akan memperjuangkan anggarannya di Pemda Kabupaten Bogor. (Asb)
-
Merasa Telah Tempuh Perizinan, Pemilik Resto Puncak Asri Merasa Diperlakukan Tidak Adil Oleh Pemkab Bogor
-
PWI Kabupaten Bogor Laksanakan Upacara HUT RI ke-79
-
PWI Kota Bogor Sehatkan Wartawan Lewat Program Jumat Sehat
-
Berto Tumpal Harianja : Kejanggalan Putusan PN Cibinong Harus Diusut
