Warga Tolak Vaksin, Pemdes Citapen Persulit Pelayanan

Foto: Pemerintah desa (pemdes) memberlakukan sanksi administrasi bagi yang menolak untuk di vaksin.(HRB)

CIAWI – Vaksinasi yang dilakukan pemerintah sebagai salah satu upaya memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 secara cuma-cuma kian gencar dilaksanakan. Seperti yang dilakukan di setiap puskesmas dan di beberapa tempat lainnya dilakukan vaksinasi secara massal. 

Mengingat pentingnya vaksinasi, pemerintah desa (pemdes) pun memberlakukan sanksi administrasi bagi mereka yang menolak untuk di vaksin. Seperti dilakukan Pemdes Citapen, Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor. 

“Kami melarang semua staf melayani warga yang menolak vaksin. Bila perlu gak usah dikasih bantuan apapun. Karena ini sudah jelas tertuang dalam peraturan presiden (perpres, red). Dan ini semua kan demi kebaikan kita semua,” tegas Eman Sulaeman, Kepala Desa (Kades) Citapen saat kegiatan vaksin massal di halaman kantor desanya Kamis (17/6/2021). 

Baca juga:  Soal Live Musik di Rest Area Gadog, IMW Minta Satpol PP Tidak Main Mata

 Menurutnya hal itu mengacu pada Perpres nomor 14 tahun 2021 tentang ketentuan mengenai berbagai sanksi bagi penolak vaksin tercantum dalam Pasal 13 A dalam Perpres tersebut. Pasal itu menyebutkan, setiap orang yang ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 berdasarkan pendataan wajib mengikuti vaksinasi. 

 “Sanksi administrasi ini sengaja kami berlakukan agar masyarakat sadar akan pentingnya vaksinasi” terangnya.

 Dikatakannya, beberapa sanksi administrasi yang diberlakukan pihaknya yaitu pemdes tidak akan melayani pembuatan surat apapun yang berkaitan dengan administrasi. 

Meskipun peraturan ini bisa menjadi pro dan kontra namun kades akan tetap konsisten menerapkan sanksi itu. 

“Ini demi kepentingan bersama. kami akan tetap berlakukan meski akan menuai pro kontra di masyarakat,” ucapnya (YUS).

Tags: , ,