Yenti Garnasih : Modus Pungli di Rutan KPK Bukan Hanya Pemerasan, Tapi Mungkin Juga Penyuapan

BOGOR KOTA,  RBN – KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya melakukan penahanan terhadap 15 (lima belas) orang tersangka dalam kasus dugaan pungutan liar (pungli) Rutan KPK. Sabtu, 16 Maret 2024. Ke-15 orang yang di tahan tersebut terdiri dari oknum Kepala Rutan hingga oknum pegawai negeri yang diperbantukan (PNYD).

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengungkapkan, pihaknya langsung menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rumah Tahanan (Karutan) Cabang KPK setelah Achmad Fauzi ditahan.

Fauzi merupakan Karutan KPK periode 2022-2024 yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap tahanan korupsi. Ia kemudian ditahan selama 20 hari kedepan di Rutan Polda Metro Jaya.

Yenti Garnasih Pakar Hukum dan Ahli Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menegaskan, pungutan liar di Rutan Tahanan KPK harus ditindaklanjuti dan dipilah pilah. Pungli itu harus jelas perbuatan pidananya apa, memeras tahan atau ada juga yang menyuap tahanan. Modus pemerasan atau penyuapannya untuk apa? Ini harus di evaluasi. Siapa saja yg diperas, siapa saja yg menyuap, tidak bisa hanyak disederhanakan dengan satu kata ‘pungli’ 

“Selain itu dengan pemberitaan yang ada, harus ditelusuri , bagaimana perbuatan memalukan itu bisa berjalan begitu lama, tentu ini bisa dikaitkan dengan berita bahwa ada aliran ke pihak lain dengan segala alasannya. Berarti aliran dana itu menunjukan adanya TPPU. Ketika aliran dana dialirkan dari sipelaku ‘pungli’ ada TPPU aktif, dan si penerima bisa dikenakan TPPU pasif, ujar Yenti Garnasih kepada rakyatbogor.net Minggu, 17 Maret 2024.

Baca juga:  IMB Bupati Bogor Berdampak Ngamprah Kemana-mana, ‘Gus Udin’ Nongol di Kantin Dewan

Lanjut Yenti, Bukan itu saja pd 15 orang itu harus ditelusuri untuk digunakan apa lagi uang hasil kejahatan iti, buat belia apa, diberikan pada siapa, semua iti TPPU. Dalam hal ini mutlak TPPU harus diterapkan selain kejahatan asalnya, agar menambahkan efek jera. Termasuk kalau terjadi di Rutan2 lain atau Lapas sekalipun.

“Dari modus yg menggunakan kode-kode seperti banjir, botol , pakan jagung dll, berarti bisa jadi bukan hanya pasal 12 huruf e juncto ps 55 KUHP (Pemerasan yg dilakukan petugas), inisiatifnya dari petugas tersebut, tetapi mungkin saja suap menyuap terjadi yaitu insiatif para tahanan untuk maksud tertentu,” pungkasnya.

Yenti juga mengatakan, Ini juga penting agar para tahanan juga jera atas kasusnya yg status ditahan, bukan malah melakukan perbuatan melawan hukum lain ketika menjalani tahapan proses hukum. Mau bagaimana lagi kita memberantas korupsi kalau terkait hal ini tidak dilakukan penegakan hukum yg benar.

Tags: , , ,